JAMBI - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jambi mencatat kinerja Sektor Jasa Keuangan (SJK) di Jambi pada posisi Oktober 2024 tumbuh positif.
Di mana fungsi intermediasi berjalan dengan baik dan profil risiko yang terjaga sejalan dengan semakin tingginya aktivitas ekonomi.
OJK terus memperkuat akses keuangan masyarakat melalui program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), yang diharapkan mendorong pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, khususnya untuk UMKM.
Kinerja sektor perbankan di Jambi stabil dengan pertumbuhan kredit 10,54% (yoy) menjadi Rp54,26 triliun. Dana Pihak Ketiga (DPK) juga meningkat 3,83% (yoy) menjadi Rp42,73 triliun.
BACA JUGA:Keamanan Bandara Jambi Diperketat Jelang Momen Natal dan Tahun Baru 2025
BACA JUGA:Sudah Diusulkan Rp3,6 Juta Kenaikan UMK Jambi Tahun 2025
“Rasio Kredit terhadap Dana (LDR) Bank Umum mencapai 115,83%, lebih tinggi dari rata-rata nasional,” papar Kepala OJK Jambi, Yan Iswara Rosya.
Kualitas kredit terjaga dengan NPL sebesar 1,83%.
Kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) juga positif dengan kredit tumbuh 3,98% (yoy) dan DPK tumbuh 3,24% (yoy).
Sementara LDR BPR tercatat 83,93%, dengan NPL sebesar 16,36%.
Untuk di sektor industri keuangan non-bank (IKNB), Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) mengalami pertumbuhan penyaluran pembiayaan 30,38% (yoy).
“Perusahaan pembiayaan dan modal ventura juga menunjukkan kinerja yang positif,” timpalnya.
Kemudian Sektor Fintech P2P Lending mengalami peningkatan signifikan dengan pembiayaan tumbuh 53,94% (yoy).
Di pasar modal, jumlah investor meningkat 14,62% (yoy) dengan transaksi saham naik 53,26%. OJK Jambi juga terus berkolaborasi untuk mendorong pelaku usaha memanfaatkan pasar modal sebagai sumber pendanaan.
“OJK Jambi telah melaksanakan 162 kegiatan edukasi keuangan yang diikuti 22.367 peserta. Terkait pengaduan, OJK menerima 168 pengaduan konsumen, dengan sebagian besar terkait perbankan dan IKNB. OJK terus berupaya melindungi konsumen, termasuk mengatasi investasi illegal,” bebernya.
Lanjutnya, TPAKD juga aktif dengan berbagai kegiatan, termasuk product matching antara Bursa Efek Indonesia dan Bank Mandiri.
“Sinergi antara pemerintah daerah, OJK, dan sektor jasa keuangan diharapkan dapat mempercepat akses keuangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya. (zen)