JAMBI, JAMBIKORAN.COM - Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha, S.E., M.A, membuka secara resmi Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Proses Legislasi Badan Hukum Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Tingkat Kota Jambi yang digelar Kementerian Hukum Provinsi Jambi, bertempat di Aula Bappeda kota Jambi, Rabu (18/6/2025).
Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari tindak lanjut dan dukungan terhadap target nasional yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia, yaitu membentuk 80.000 Koperasi Merah Putih (KMP) di seluruh Indonesia hingga akhir tahun 2025.
Dalam keterangannya, Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, menekankan pentingnya peran koperasi dalam menopang perekonomian nasional, khususnya dalam penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“Keberadaan koperasi bukan sekedar menjadi wadah pengumpulan modal atau transaksi ekonomi semata, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat, penguatan ekonomi lokal, dan pemerataan kesejahteraan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Diza juga mengungkapkan bahwa dalam kegiatan retret bersama Presiden pada Februari lalu, Presiden RI secara langsung menyinggung pentingnya pengembangan program Koperasi Merah Putih (KMP) sebagai bagian dari Asta Cita pembangunan nasional.
“Program KMP ini menjadi bagian dari upaya strategis mewujudkan kemandirian bangsa melalui swasembada pangan dan pembangunan ekonomi dari bawah. Inilah fondasi yang akan mengantarkan kita menuju visi besar Indonesia Emas 2045,” tambahnya.
Diza juga mengungkapkan, bahwa pendirian Koperasi Merah Putih (KMP) sejalan dengan program unggulan Pemerintah Kota Jambi, yakni Bank Harkat dan Kampung Bahagia. Kedua program ini bertujuan menciptakan ekosistem kelompok usaha yang kuat di tingkat komunitas, guna mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Lebih dari itu, program tersebut juga diarahkan untuk mewujudkan lingkungan yang berkualitas melalui penguatan kelembagaan RT, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan ekonomi berbasis nilai-nilai kegotongroyongan.
“Kehadiran KMP tidak hanya berfungsi sebagai penyedia modal usaha, tetapi juga berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja. Dengan berkembangnya usaha para anggota koperasi, kebutuhan terhadap tenaga kerja lokal turut meningkat. Hal ini berdampak langsung pada naiknya daya beli masyarakat, yang pada akhirnya akan mendorong konsumsi dan pertumbuhan ekonomi daerah,” jelasnya.
Wawako juga menyampaikan harapannya, agar keberadaan Koperasi Merah Putih (KMP) di setiap kelurahan di Kota Jambi dapat menjadi fondasi kemandirian dalam penyusunan dan pelaksanaan program-program pembangunan ke depan.
“Keberadaan KMP ini sejalan dengan Asta Cita Presiden RI, yang secara bertahap akan kita wujudkan dalam upaya menuntaskan kemiskinan serta meningkatkan perekonomian masyarakat di tingkat akar rumput,” tuturnya.
Diza juga menyinggung pelaksanaan kegiatan Verifikasi dan Validasi (Verval) data masyarakat miskin yang saat ini tengah berlangsung di Kota Jambi. Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari dukungan konkret terhadap kebijakan pemerintah pusat, agar program-program yang dijalankan benar-benar tepat sasaran.
“Kehadiran koperasi seperti KMP membawa dampak nyata, terutama dalam meningkatkan akses permodalan bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Skema pembiayaan yang lebih fleksibel dari koperasi akan menjadi solusi efektif bagi masyarakat yang selama ini kesulitan mengakses layanan keuangan formal,” jelasnya.
Dirinya berharap, pendirian Koperasi Merah Putih ini dapat meningkatkan investasi dan produksi di tingkat UMKM sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah.
"Kepada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan UKM Kota Jambi untuk serius dalam menyikapi peluang ini. Karena jika program ini berhasil, maka tingkat pengangguran terbuka Kota Jambi dapat menurun," harapnya.