JAMBI – Kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Jambi hingga Mei 2025 terus menunjukkan ketahanan dan adaptivitas yang baik, meski di tengah ketidakpastian geopolitik dan tekanan ekonomi global. Indikator positif terlihat dari pertumbuhan ekonomi regional Jambi yang mencapai 4,55% (y-on-y) dan sejumlah capaian signifikan dari sisi pendapatan, belanja negara, serta penyaluran kredit program seperti KUR dan UMi.
Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jambi, Ahmar Rudi, menyampaikan bahwa realisasi pendapatan negara regional Jambi hingga akhir Mei 2025 tercatat sebesar Rp 2,06 triliun, meski terkontraksi 30,37% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Dia mengatakan, pajak dan bea keluar jadi motor utama penerimaan. Penerimaan pajak netto hingga Mei 2025 tercatat Rp1,39 triliun, mengalami kontraksi 32,51%, dipengaruhi lonjakan restitusi pajak (SPMKP) yang tumbuh drastis sebesar 242,30%. Meski demikian, penerimaan pajak bruto justru tumbuh positif sebesar 10,62%, didorong sektor perdagangan besar dan eceran serta aktivitas keuangan dan asuransi yang masing-masing mencatatkan kontribusi besar.
Di sisi perpajakan internasional, penerimaan Bea Masuk mencapai Rp3,74 miliar (39,05% dari target), Bea Keluar Rp171,18 miliar (147,75%), dan cukai sebesar Rp0,14 miliar.
BACA JUGA:5 Cara Efektif Cegah Karang Gigi, Bikin Senyum Tetap Sehat dan Menawan
BACA JUGA:5 Teknik Ampuh Kendalikan Emosi Saat Marah, Bantu Jaga Kesehatan Mental
“Total realisasi kepabeanan dan cukai mencapai 139,56% dari target dengan dominasi penerimaan berasal dari ekspor sawit dan produk turunannya,” katanya.
Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp 373,67 miliar atau 61,73% dari target, dengan sumber utama dari pendapatan jasa kepelabuhan, penerbitan STNK dan BPKB, serta jasa pelayanan pendidikan dan rumah sakit yang dikelola oleh satuan kerja seperti UNJA, UIN STS Jambi, dan Poltekkes Jambi.
Kemudian, realisasi belanja negara hingga Mei 2025 di Provinsi Jambi mencapai Rp7,63 triliun, dengan belanja pemerintah pusat sebesar Rp1,86 triliun (28,99% dari target).
“Dibandingkan tahun sebelumnya, terjadi kontraksi belanja sebesar Rp1,08 triliun (12,40%), utamanya karena penurunan tajam pada belanja modal sebesar Rp812,51 miliar (94,72%) akibat keterlambatan proses tender dan kebijakan efisiensi belanja infrastruktur serta peralatan,” katanya.
Belanja barang juga mengalami penurunan Rp590,42 miliar (51,55%) karena berakhirnya agenda Pemilu/Pilkada serta adanya blokir anggaran perjalanan dinas dan belanja masyarakat. Meski demikian, terdapat peningkatan pada belanja pegawai sebesar Rp45,19 miliar (3,75%) seiring penambahan pegawai dan penyaluran THR, serta belanja bantuan sosial sebesar Rp 0,04 miliar (0,27%).
Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) menunjukkan performa kuat dengan realisasi sebesar Rp5,77 triliun (36,89% dari target). Pertumbuhan mencapai 5,05% (yoy), terutama disumbang oleh peningkatan Dana Bagi Hasil sebesar Rp231,17 miliar dan Dana Alokasi Umum sebesar Rp93,27 miliar.
“Kabupaten dengan capaian tertinggi adalah Kabupaten Tebo (42,55%), sementara capaian terendah berada di Kota Jambi (34,94%). Hal ini mencerminkan perbedaan kesiapan dan percepatan serapan anggaran antar daerah di Provinsi Jambi,” katanya.
Pemerintah pusat melalui skema subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) juga memperkuat sektor usaha mikro dan kecil di Jambi. Hingga 31 Mei 2025, KUR telah disalurkan kepada 36.159 debitur dengan total Rp 2,94 triliun, meski terjadi kontraksi sebesar -9,29% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Sektor dominan penerima KUR di Jambi adalah pertanian, perburuan, dan kehutanan (72,44%), sedangkan secara nasional sektor perdagangan masih mendominasi. Kabupaten dengan penyaluran KUR tertinggi adalah Merangin, dengan nilai Rp 439,96 miliar untuk 4.418 debitur.