JAMBI, JAMBIKORAN.COM– Pemerintah Provinsi Jambi menetapkan empat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk menerapkan sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagai langkah mendorong kemandirian dalam pengelolaan keuangan dan pengembangan unit usaha sekolah.
Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Harmonis, mengatakan bahwa peresmian sistem ini akan dilakukan secara simbolis oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah di SMKN 4 Kota Jambi.
"Mudah-mudahan pelaksanaannya berjalan lancar," ujarnya.
Penerapan BLUD ditujukan untuk memperkuat kemampuan sekolah dalam mengelola hasil produk dan jasa yang dihasilkan melalui unit bisnis masing-masing.
BACA JUGA:Cemilan Lezat Baik untuk Kesehatan Jantung
BACA JUGA:Diet Berdasarkan Golongan Darah, Agar Lebih Efektif dan Sesuai Kebutuhan Tubuh
Dengan sistem ini, sekolah dapat mengelola pendapatan secara legal dan terstruktur melalui badan layanan keuangan yang ditunjuk.
“BLUD memberi payung hukum yang jelas bagi sekolah untuk mengembangkan unit bisnisnya, sehingga hasil penjualan produk bisa langsung dimanfaatkan untuk peningkatan mutu pendidikan,” jelas Harmonis.
Adapun empat SMK yang telah ditetapkan sebagai BLUD antara lain:
1. SMKN 4 Kota Jambi, dengan unit usaha di bidang perhotelan, tata boga, tata busana, dan kecantikan.
BACA JUGA:Jus Buah Ampuh Redakan Sembelit Secara Alami
2. SMKN 1 dan 4 Tanjung Jabung Timur, yang menjalankan usaha perikanan air tawar, otomotif, teknik kapal penangkap ikan, batik, serta desain dan model busana.
3. SMKN 5 Merangin, yang mengelola unit usaha di sektor Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian (APHP).
Penetapan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1372, 1373, 1383, dan 1384/KEP.GUB/PRKM-3.3/2024 tentang Penerapan BLUD di lingkungan SMK.
Harmonis juga menyampaikan bahwa beberapa SMK lain tengah mengajukan proses untuk menjadi BLUD, di antaranya SMKN 1 dan 2 Kota Jambi serta SMKN 1 Muaro Bungo.
BACA JUGA:Cara Nonaktifkan Iklan di Android yang Sering Muncul Tiba-tiba
BACA JUGA:Panduan Pertolongan Pertama Terhadap Hipotermia
Pemerintah berharap ke depan, semua SMK yang telah mapan dan memiliki arah bisnis yang jelas dapat menyusul menerapkan sistem ini.(*)