1. Guru besar UGM sampaikan Petisi Bulaksumur Almamater Jokowi, UGM menyampaikan Petisi Bulaksumur pada Rabu 31 Januari 2024 yang isinya berupa rasa prihatin dengan tindakan penyelenggara negara di berbagai lini.
Guru besar UGM menilai, telah terjadi penyimpangan terhadap prinsip-prinsip moral, demokrasi, kerakyatan, serta keadilan sosial.
guru besar UGM juga menyinggung pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi (MK). Pelanggaran etik yang terjadi di MK terkait dengan putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo.
"Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang berjalan, dan pernyataan kontradiktif Presiden Jokowi tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik antara netralitas dan keberpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi," ujar perwakilan guru besar UGM, Prof Koentjoro.
2. Guru besar UI ingin Pemilu 2024 berjalan adil Pada Jumat 2 Februari 2024, Dewan Guru Besar UI juga menyuarakan empat poin tuntutan supaya jalannya Pemilu 2024 jujur dan adil.
Guru Besar UI meminta aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI, dan anggota Polri bersikap adil.
Mereka juga mengecam segala bentuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi. Guru Besar UI ingin rakyat dapat memilih dalam Pemilu tanpa mendapat intimidasi dan ketakutan.
"Menyerukan agar semua perguruan tinggi di seluruh Tanah Air mengawasi dan mengawal secara ketat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di wilayah masing-masing," kata Ketua Dewan Guru Besar UI Harkristuti Harkrisnowo.
3. STF Driyarkara soroti upaya melanggengkan kekuasaan Sementara itu, Ketua STF Driyarkara Simon Petrus Lili Tjahjadi meminta penyalahgunaan sumber daya negara untuk kepentingan pelanggengan kekuasaan agar dihentikan.
Hal tersebut disampaikan Simon ketika ratusan sivitas akademika STF dan Teologi seluruh Indonesia minta Jokowi berhenti memakai alat negara untuk melanggengkan kekuasaan.
Ia menegaskan, pemerintah dibentuk supaya rakyat merasa merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
Ia tidak ingin negara dikorbankan demi kepentingan sektoral dan meminta supaya Jokowi dan pejabat negara berpikir dan berperilaku jujur dan adil dalam bernegara. (*)