PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus berupaya meningkatkan produksi padi dengan mendorong gerakan daerah serentak memperluas areal tanam padi, menyediakan infrastruktur pertanian memadai dan menggunakan bibit bermutu untuk mendukung ketahanan pangan di daerah ini.
"Gerakan daerah ini penting terkait produksi beras Riau baru 213 ribu ton per tahun dan ketersediaan pangan itu hanya bisa memenuhi 25 persen kebutuhan beras Riau, sehingga mengakibatkan Riau masih tergantung pada beras dari Sumbar, Sumut, dan Jambi," kata Pelaksana Tugas Gubernur Riau Edy Natar Nasution dalam keterangannya, di Pekanbaru, Kamis.
Menurut Edy, gerakan daerah serentak menanam padi penting sekaligus dalam mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024, yakni Riau harus bisa memenuhi kebutuhan pangan sebesar 50 persen tahun 2024.
Edy mengatakan untuk mendukung gerakan daerah menanam serentak membutuhkan sejumlah strategi jitu guna mengatasi permasalahan terkait Provinsi Riau masih sulit mencapai target produksi pangan khusus padi.
BACA JUGA: BPS: Penyerapan Tenaga Kerja di Jambi Meningkat
"Berdasarkan pengamatan Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura, permasalahan dan kendala utama perluasan areal tanam padi di Riau adalah keterbatasan infrastruktur pertanian, fungsi sistem irigasi yang belum memadai untuk mendukung ketersediaan air. Data menunjukkan bahwa jaringan irigasi di Riau baru 30 persen yang berfungsi dengan baik," katanya pula.
Karena itu, Edy Natar Nasution akan berupaya mendorong kabupaten dan kota melakukan penanaman serentak agar setiap daerah bisa menjadi sentra produksi padi.
Saat ini, katanya lagi, luas baku sawah Riau tercatat 62.000 hektare dengan sejumlah sentra produksi padi. Lahan sawah terluas di Riau adalah Kabupaten Indragiri Hilir, Rokan Hilir, Pelalawan, Siak, dan beberapa kabupaten/kota lain.
"Perlu terobosan dalam membangun irigasi yang memadai agar tanaman padi bisa tumbuh dengan baik. Akan tetapi berdasarkan karakteristik dan struktur tanah di Riau, maka yang lebih cocok dibangun adalah irigasi permukaan dan irigasi perpipaan, sedangkan pengadaan air bersumber dari dalam tanah," katanya lagi.
BACA JUGA: Penyaluran KUR di Jambi Capai Rp3,59 Triliun
Untuk itu, katanya pula, pihaknya meminta Sekretaris Daerah Provinsi Riau beserta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait segera menyiapkan langkah-langkah strategis pembangunan irigasi melalui pengalihan (re-focussing) anggaran pada awal 2024.
"Pengalihan anggaran bisa diambil pada sumber-sumber anggaran Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau, bantuan keuangan untuk kabupaten/kota, Dinas Pangan, OPD lain, instansi vertikal atau mungkin dengan skema pembiayaan bantuan keuangan khusus bagi desa-desa, guna fokus membiayai 2.000-an unit saluran irigasi untuk mengairi sawah," katanya pula.
Dengan kebijakan tersebut, katanya lagi, semoga Riau bisa mencapai 40 persen target produksi padi berasal dari daerah ini. (ANTARA)