Dia juga mendorong hilirisasi komoditas unggulan dalam koridor transformasi ekonomi hijau yang dilakukan Kalimantan Barat, yang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, tapi juga pasar produk halal di Malaysia dan Brunei Darussalam, maupun negara tujuan ekspor potensial lainnya.
BACA JUGA:Ruangan AWK Siap Diisi oleh Ambara
BACA JUGA:Pakar: Seluruh Elite Politik Harus Terima Putusan MK
Hal penting lainnya, kata Wapres, yaitu menumbuhkan kolaborasi antara usaha besar dan UMKM, termasuk peningkatan dukungan pembiayaan UMKM industri halal, agar kemajuan ekonomi Kalimantan Barat dapat dirasakan semua lapisan.
Wapres juga meminta KDEKS menetapkan program quick wins yang berdampak langsung bagi masyarakat, termasuk dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan tingkat kemiskinan.
Ia mendorong percepatan sertifikasi halal di sektor hulu maupun sektor hilir, seperti pemenuhan target kewajiban sertifikasi halal sektor makanan dan minuman maupun produk/jasa penyembelihan pada Oktober 2024.
Selain itu, menurut Wapres, perlu juga dilakukan peningkatan produktivitas dana sosial syariah melalui digitalisasi, serta menyinergikan penyalurannya ke lokasi sasaran program pengentasan kemiskinan ekstrem dan pemberantasan stunting di Kalimantan Barat.
BACA JUGA:Polri Antisipasi Serangan Terorisme, Jelang dan Saat Lebaran 2024
BACA JUGA:Jakarta Tak Lagi DKI, DPR Sahkan UU DKJ
"Tingkatkan inklusi keuangan syariah, khususnya melalui unit usaha Bank Kalbar Syariah, penguatan lembaga keuangan mikro syariah maupun pengembangan koperasi syariah berbasis komunitas," kata Wapres.
Lebih lanjut, Wapres juga mendorong penguatan infrastruktur dan ekosistem ekonomi syariah di Kalimantan Barat melalui penguatan regulasi, perencanaan dan kolaborasi multipihak.
Wapres meminta peta jalan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah disusun untuk menjamin keberlanjutan program pengembangan ekonomi syariah di Kalimantan Barat, serta mampu memberi kontribusi secara nasional.
"Integrasikan pula strategi pembangunan ekonomi dan keuangan syariah ke dalam dokumen rencana pembangunan daerah jangka menengah dan panjang," jelasnya.
BACA JUGA:Realisasi Layanan Penukaran Rupiah Capai Rp75 Triliun
BACA JUGA:Polda Metro Hentikan Penyidikan Kasus Ujaran Aiman
"Perkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam menyelaraskan program pusat dan daerah, serta perluas kolaborasi multipihak dalam peningkatan literasi ekonomi syariah nasional," imbuhnya.