JAMBI - Gubernur Jambi Dr H Al Haris, SSos, MH menyampaikan bahwa sebagai penyelenggara pemerintahan sudah menjadi kewajiban memberikan penjelasan kepada dewan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) untuk satu tahun 2023, agar pembangunan yang telah dibuat terukur, sehingga tidak ada yang ditinggalkan, agar interaksi antara dewan dan Pemprov berjalan dengan baik.
Hal tersebut disampaikan Gubernur saat menghadiri Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Tanggapan Eksekutif Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terkait Pembahasan LKPJ Gubernur TA 2023, penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Ranperda Perubahan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, dan Pembentukan Pansus LKPJ Gubernur Jambi TA 2023, di DPRD Provinsi Jambi, Kamis (25 April 2024).
Al Haris menanggapi pernyataan Fraksi PDIP terkait dengan alokasi anggaran pembangunan, di mana Provinsi Jambi dalam penyusunan APBD tahun 2023 berpedoman pada peraturan perundang-undangan dalam pemenuhan alokasi belanja mandatory bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur. Pemenuhan alokasi belanja standar pelayanan minimal, dan pemenuhan belanja Erarmark DAU (Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pekerjaan Umum) dimana programnya diperuntukkan pada kepentingan masyarakat termasuk belanja infrastruktur yang dibiayai melalui kegiatan multiyears.
"Terhadap Program Dumisake merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam RPJMD Provinsi Jambi, yang tentunya sasarannya mendorong capaian target kinerja pembangunan melalui program dan kegiatan yang tersebar di beberapa OPD lingkup Provinsi Jambi dengan lokus kegiatan tersebar pada seluruh wilayah tingkat bawahan lingkup kabupaten/kota," ujar Al Haris.
BACA JUGA:Ahli: Jika Lalai, Tidak dapat Dikatakan Ikut Serta
BACA JUGA:Ingatan Aji Belum Pulih, Kasus Korban Pengeroyok di Depan Kantor Gubernur
Dia menyebutkan, usulan penerima Program Dumisake dilakukan melalui usulan kabupaten/kota, masyarakat, kelompok masyarakat dan juga tidak terlepas dari usulan masyarakat yang melalui aspirasi ataupun pokir DPRD.
"Sasaran yang dicapai juga sangat memberikan pengaruh besar dalam pencapaian target kinerja pembangunan secara keseluruhan dalam membangun daerah ditingkat bawah," katanya.
Program Dumisake dengan lima pilar pembangunan ini mempunyai indikator capaian yang terukur setiap tahunnya.
Salah satu yang dilakukan adalah dengan internet gratis untuk mengatasi wilayah Blank Spot yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi wilayah-wilayah yang membutuhkan aktivasi internet, sebagai media informasi dan komunikasi.
BACA JUGA:Hakim Jatuhkan Vonis Berbeda, Kasus Senior Bunuh Santri di Ponpes Tebo
"Dalam pembangunan internet desa ini, dilakukan dengan mengawali survey lokasi dan jarak desa dengan internet vendor untuk memastikan cakupan pelayanannya. Oleh karena itu, tentunya akan menjadi perhatian Pemprov untuk mendorong terciptanya pemerataan pembangunan dan menuntaskan keterbatasan akses komunikasi di tingkat desa," lanjut Gubernur Al Haris.
Pembangunan infrastruktur khususnya proyek multiyears Provinsi Jambi, yakni pembangunan Stadion Pijoan masih berjalan sesuai dengan rencana dan kontrak pekerjaan, yang saat ini secara progres fisik mencapai 52,20 persen.
Pembangunan Stadion dengan pola Multi Years Contract (MYC) ini dialokasikan untuk pembangunan secara fungsional yang meliputi lapangan dan rumput, tribun sisi barat dan timur, pondasi struktur sisi utara dan selatan berikut aksesibilitas utama menuju stadion dan sarana prasarana penunjang lainnya dengan alokasi Rp 250 miliar.