Dewan Batalkan Pekerjaan Lanjutan Gedung MPP Kecewa Karena Atap Roboh

MUARO JAMBI - Atap Gedung Mall Pelayanan Publik (MPP) yang baru saja diresmikan sekitar tiga minggu lalu roboh. Atap tersebut robah setelah diterpa hujan deras yang terjadi Jum'at 31 Mei 2024 lalu.

Robohnya kanopi Gedung Mall Pelayanan Publik tersebut berbuntut panjang. Gedung yang dibangun dengan anggaran sebesar Rp 2,2 miliar tersebut terkesan dikerjakan asal-asalan.

Pembangunan gedung ini dikerjakan oleh PT Putra Bungsu Makmur. Terkait hal itu, Anggota DPRD Muaro Jambi, Indra Gunawan sangat menyayangkan atas robohnya kanopi di MPP tersebut.

"Itu yang sudah kita wanti-wanti kemarin. Kita sudah minta untuk pekerjaan harus sesuai spek," kata Indra Gunawan.

BACA JUGA:Tips Menyimpan Bawang agar Tidak Gampang Busuk

BACA JUGA:Korut Kirim Lagi 600 Balon Sampah ke Korsel

Politisi Partai PPP itu menyampaikan, halaman di MPP itu nantinya akan ada pekerjaan lanjutan. Melihat itu, Datuk Paul sapaan akrab Indra Gunawan akan membatalkan pekerjaan pembangunan disana.

"Kalau memang sudah ada anggaran tolong dibatalkan. Kalau baru pengajuan harus dikaji ulang lagi. Karena takut anggaran tidak digunakan dengan efektif dan pembangunan asal-asalan, seperti kejadian sekarang," sebutnya.

Datuk Paul turut meminta kepada konsultan pengawas di dinas-dinas untuk lebih mengawasi pekerjaan di lapangan.

"Jangan ada pembangunan di Muaro Jambi ini baru dibangun sudah pada hancur," ujarnya.

Datuk Paul menambahkan, dengan robohnya kanopi itu, dirinya sangat kecewa sekali. Apalagi, di saat launcing peresmian Gedung MPP itu ia hadir langsung.

"Saya mewakili dari DPRD baik itu secara umum Parlemen, baik dari mitra Komisi Dua dan saya Wakil Ketua Komisi Dua sangat kecewa sekali," pungkas Datuk Paul.

Kekecewaan terhadap kualitas pekerjaan pada pembangunan Gedung Mall Pelayanan Publik juga dirasakan oleh Anggota DPRD Muaro Jambi, Ulil Amri. Insiden Robohnya atap bagian depan Mall tersebut menunjukkan bahwa kualitas pekerjaan tidak bagus.

"Saya kecewa dengan kualitas pekerjaannya," kata Ulil Amri. Anggota DPRD Fraksi PAN ini meminta kepada pengguna anggaran dan pelaksana atau kontraktor untuk mempertanggung jawabkan hal tersebut.