Minta Kementerian dan Lembaga Lakukan Pencadangan Data

Reporter: Antara |

Editor: Rizal Zebua |

Senin , 01 Jul 2024 - 19:11

Hadi Tjahjanto-ANTARA-Jambi Independent

Budi Arie menegaskan bahwa Kementerian Kominfo telah menyediakan fasilitas pencadangan data di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 1 yang berada di Serpong, dan PDNS 2 di Surabaya.

BACA JUGA:Minum Bir

BACA JUGA:Kembali Kirim ASN Ikuti SCP

Meskipun fasilitas pencadangan data telah disediakan, hanya sekitar 28,5 persen atau 1.630 virtual machine (VM) data yang tercadangkan dari total kapasitas 5.709 Virtual Mesin (VM) di PDNS Surabaya.

Budi Arie menyatakan bahwa Kementerian Kominfo terus mendorong para tenant atau pengguna, dalam hal ini kementerian, lembaga, dan daerah untuk melakukan pencadangan data mereka.

"Namun kebijakan Itu kembali kepada para tenant. Ini bukan berarti menyalahkan para tenant, ini harus menjadi evaluasi kita bersama. Kalau boleh jujur kadang tenant juga kesulitan untuk melakukan pengadaan infrastruktur backup karena persoalan keterbatasan anggaran atau kesulitan menjelaskan urgensi backup tersebut kepada otoritas keuangan atau auditor," kata dia.

Budi Arie mengatakan dengan adanya Keputusan Menteri tersebut, maka kementerian, lembaga, dan daerah wajib mencadangkan data mereka ke PDN, tidak lagi opsional seperti saat ini.

BACA JUGA:Kota Jambi Raih iBangga Award

"Jadi sifatnya wajib, bukan opsional seperti sebelumnya. Paling lambat Senin akan saya tanda tangani," kata dia. (ANTARA)

minta kementerian dan lembaga lakukan pencadangan data                            jakarta - menko polhukam ri hadi tjahjanto mewajibkan seluruh kementerian, lembaga dan instansi mem-back up atau mencadangkan data untuk mengantisipasi adanya peretasan seperti yang terjadi beberapa waktu lalu.
"setiap tenant atau kementerian juga harus memiliki backup, ini mandatori, tidak opsional lagi, sehingga kalau secara operasional pusat data nasional sementara berjalan, ada gangguan, masih ada back up," kata hadi saat ditemui di kantor kemenko polhukam ri, jakarta pusat, senin.
menurut hadi, data di beberapa kementerian dan instansi masih bisa diselamatkan pasca peretasan pdns 2 jika dilakukan pencadangan.
kini, hadi beserta jajarannya tengah mengupayakan pdns 2 kembali beroperasi bulan ini dengan beragam cara.
baca juga:bahas pemindahan asn ke ikn
baca juga:sudah ada sejumlah formasi cpns untuk ikn
salah satunya yakni dengan melakukan pencadangan data dari cold site yang ditingkatkan menjadi hot site di batam.
untuk diketahui, hot site adalah sistem yang mengatur penggunaan data cadangan lokasi fisik alternatif.
tidak sampai di situ, hadi juga mengupayakan adanya perlindungan data yang berlapis dengan mencadangkan data pdns 2 dengan cloud yang dipantau langsung oleh badan siber sandi negara (bssn).
"kemudian juga akan kita backup dengan cloud cadangan, cloud cadangan ini secara zonasi, jadi nanti data-data yang sifatnya umum kemudian data-data yang memang seperti statistik dan sebagainya itu akan disimpan di cloud. sehingga tidak penuh data yang ada di pdn," kata hadi.
baca juga:jambi alami deflasi 0,13 persen, imbas turunnya harga beras dan daging ayam
baca juga:2 kg sabu diamankan, pemuda di sarolangun terancam hukuman mati
dengan penguatan pencadangan data itu, hadi memastikan pdns 2 sudah bisa beroperasi bulan ini sehingga seluruh instansi pemerintah bisa kembali melayani masyarakat.
sebelumnya, menteri komunikasi dan informatika budi arie setiadi menyatakan akan mengeluarkan keputusan menteri kominfo untuk mewajibkan kementerian, lembaga, dan daerah memiliki data cadangan.
"solusi konkret yang akan kami lakukan adalah saya akan segera tanda tangan keputusan menteri tentang penyelenggaraan pdn (pusat data nasional) yang salah satunya mewajibkan kementerian-kementerian, lembaga, dan daerah memiliki backup," ujar budi arie dalam rapat kerja komisi i dpr ri dengan menkominfo dan kepala badan siber dan sandi negara (bssn) di dpr ri, jakarta, kamis (27 juni 2024).
budi arie menegaskan bahwa kementerian kominfo telah menyediakan fasilitas pencadangan data di pusat data nasional sementara (pdns) 1 yang berada di serpong, dan pdns 2 di surabaya.
baca juga:minum bir
baca juga:kembali kirim asn ikuti scp
meskipun fasilitas pencadangan data telah disediakan, hanya sekitar 28,5 persen atau 1.630 virtual machine (vm) data yang tercadangkan dari total kapasitas 5.709 virtual mesin (vm) di pdns surabaya.
budi arie menyatakan bahwa kementerian kominfo terus mendorong para tenant atau pengguna, dalam hal ini kementerian, lembaga, dan daerah untuk melakukan pencadangan data mereka.
"namun kebijakan itu kembali kepada para tenant. ini bukan berarti menyalahkan para tenant, ini harus menjadi evaluasi kita bersama. kalau boleh jujur kadang tenant juga kesulitan untuk melakukan pengadaan infrastruktur backup karena persoalan keterbatasan anggaran atau kesulitan menjelaskan urgensi backup tersebut kepada otoritas keuangan atau auditor," kata dia.
budi arie mengatakan dengan adanya keputusan menteri tersebut, maka kementerian, lembaga, dan daerah wajib mencadangkan data mereka ke pdn, tidak lagi opsional seperti saat ini.
baca juga:kota jambi raih ibangga award
baca juga:hesti haris: tp-pkk siap bantu pemerintah, menyiapkan generasi berkualitas dan berakhlak
"jadi sifatnya wajib, bukan opsional seperti sebelumnya. paling lambat senin akan saya tanda tangani," kata dia. (antara)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Jambi Independent 02 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan