Ketergantungan APBN Masih Tinggi, Burhani: Seharusnya Pemda Bisa Gali PAD

Reporter: Jennifer Agustia |

Editor: Rizal Zebua |

Minggu , 11 Aug 2024 - 19:12

Burhani-IST/JAMBI INDEPENDENT-Jambi Independent

Burhani mengatakan, seharusnya Pemda bisa menggali sumber-sumber pendapatan yang ada di daerah masing-masing.

Apalagi saat ini ada Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), disusul dengan lahirnya Peraturan Presiden (PP) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

BACA JUGA:Pikul Bayar

"Masing-masing Pemda diminta menyusun Perda PDRD. Seharusnya dengan kebijakan itu, daerah bisa meningkatkan PAD,” kata dia.

“Yang penting kreatifitas Pemdanya. Karena berkontribusi meningkatkan PAD, sehingga mengurangi presentase kebergantungan terhadap TKD," jelasnya.

Jangan sampai, lanjut Burhani, Pemda berasumsi kenapa harus meningkat PAD, dikhawatirkan TKD malah menurun.

Burhani mengimbau, meningjagkan PAD dan menurunkan persentase kebergantukan terhadap TKD akan membuat fiscal space daerah menjadi lebih lapang.

"Sehingga bisa melakukan lebih banyak pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya. (enn/zen)

ketergantungan apbn masih tinggi, burhani: seharusnya  pemda bisa gali pad                            jambi - tingkat kebergantungan provinsi jambi terhadap apbn masih tinggi.
terhadap apbn yang di transfer ke daerah (tkd), provinsi jambi masih di angka 83 persen.
artinya, hanya 17 persen saja tingkat kemandirian fiskal provinsi jambi. 
burhani as, kepala kantor wilayah ditjen perbendaharaan provinsi jambi mengatakan, rata-rata kemandirian fiskal provinsi jambi yang terdiri dari 11 pemerintah kabupaten/kota dan satu pemerintah provinsi, hanya di angka 17 persen. 
baca juga:perketat regulasi susu formula, larang promosi secara gratis
baca juga:tekankan jajaran lakukan terbaik, hadapi potensi krisis pangan
"artinya 83 persen lagi, bergantung pada apbn, selebihnya baru dari pad," katanya. 
dia mengatakan, jika dilihat satu persatu dari keseluruhan pemda di provinsi jambi, tingkat kemandirian fiskal paling tinggi ada di pemprov jambi.
di mana tingkat kebergantungannya di angka 55,35 persen. artinya, kemandirian berada di angka 44, 65 persen.
kemudian disusul oleh kota jambi dengan tingkat kebergantungan terhadap tkd sebesar 77,63 persen.
baca juga:bisa tampung 8.000 warga, plaza seremoni di ikn untuk hut ri
baca juga:libatkan 44 ahli demi keamanan desain istana garuda ikn 
burhani mengatakan, kabupaten yang paling  tinggi tingkat kebergantungannya adalah kabupaten sarolangun, yakni sebesar 96,48 persen. hanya 3,52 persen saja tingkat kemandirian fiskalnya.
selanjutnya di atas sarolangun ada kabupaten tanjab timur, denggan selisi tipis dari sarolangun sebesar 96,44 persen ketergantungan. 
burhani mengatakan, seharusnya pemda bisa menggali sumber-sumber pendapatan yang ada di daerah masing-masing.
apalagi saat ini ada undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (hkpd), disusul dengan lahirnya peraturan presiden (pp)  tentang pajak daerah dan retribusi daerah (pdrd). 
baca juga:pembangunan ikn jadi pondasi menuju indonesia maju
baca juga:pikul bayar
"masing-masing pemda diminta menyusun perda pdrd. seharusnya dengan kebijakan itu, daerah bisa meningkatkan pad,” kata dia.
“yang penting kreatifitas pemdanya. karena berkontribusi meningkatkan pad, sehingga mengurangi presentase kebergantungan terhadap tkd," jelasnya. 
jangan sampai, lanjut burhani, pemda berasumsi kenapa harus meningkat pad, dikhawatirkan tkd malah menurun.
burhani mengimbau, meningjagkan pad dan menurunkan persentase kebergantukan terhadap tkd akan membuat fiscal space daerah menjadi lebih lapang. 
baca juga:kasus demam berdarah meningkat di kota jambi, tidak ada kematian tercatat tahun ini
baca juga:menjelang hut ri, lapas muara bulian ajukan remisi bagi 209 narapidana
"sehingga bisa melakukan lebih banyak pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya. (enn/zen)