Nella Ervina Jadi Narasumber Utama, Pada Raker Kementerian ATR/BPN 2024

JAMBI – Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi, Nella Ervina, menjadi narasumber dalam Kegiatan Rapat Kerja Teknis Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian ATR/BPN Tahun 2024.

Acara ini berlangsung dari 7 hingga 9 Agustus 2024 di Hotel Pullman Jakarta Central Park, Jakarta Barat.

Rapat kerja teknis yang mengusung tema "Sinergitas Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Demi Terciptanya Pembangunan Nasional yang Mensejahterakan dan Berkeadilan Sosial" bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai aspek terkait pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan guna mendukung pembangunan nasional. 

Nella Ervina memaparkan, materi berjudul "Pemanfaatan ZNT untuk Perpajakan Daerah dalam Rangka Mendukung Terwujudnya Single Reference of Land Value Information" pada hari Kamis, 8 Agustus 2024.

BACA JUGA:Berikan Keterangan di Hadapan BK, Kasus Pinto Vs Eks Tenaga Honorer

BACA JUGA:Ini Manfaat Mengonsumsi Buah Setiap Hari untuk Kesehatan

Dalam perannya sebagai narasumber, Nella Ervina membahas tentang pentingnya pemanfaatan Zona Nilai Tanah (ZNT) dalam konteks perpajakan daerah dan bagaimana hal ini mendukung pembentukan Single Reference of Land Value Information. 

"Topik ini penting karena dapat memberikan wawasan dan solusi dalam pengelolaan nilai tanah yang lebih baik serta mendukung implementasi kebijakan perpajakan yang lebih efektif," ujar Nella.

Kata Nella, tujuan utama dari Pemanfaatan ZNT ini antara lain untuk meningkatkan efisiensi perpajakan daerah.

"Dengan adanya referensi nilai tanah yang terpadu, diharapkan penilaian pajak properti dapat dilakukan secara lebih transparan dan adil," katanya.

BACA JUGA:Jokowi Jelaskan Alasan Belum Menerbitkan Keppres Pemindahan Ibu Kota

BACA JUGA:Pendaftaran 600.000 Formasi CASN Dimulai Bulan Ini, 60.000 Dialokasikan untuk IKN

Lanjutnya, menyediakan satu referensi nilai tanah yang terpadu. Hal ini akan mendukung penilaian pajak yang lebih akurat dan konsisten. Kemudian guna mendukung penilaian pajak properti yang transparan dan adil.

Dia mengatakan, dalam implementasi ZNT, terdapat beberapa kendala yang harus diatasi, di antaranya Keterbatasan Data dan Informasi, Teknologi dan Infrastruktur, Partisipasi Publik, Dinamika Pasar Tanah, dan Variabilitas Lokal dan Aksesibilitas.