Massa Dorong-Dorongan dengan Polisi, Gerudug Gedung DPR RI

Reporter: Antara |

Editor: Rizal Zebua |

Kamis , 22 Aug 2024 - 20:36

Massa aksi terkait RUU Pilkada 2024 menyingkirkan salah satu Gerbang Pancasila di belakang Gedung DPR RI, Jalan Glora, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024).-IST/JAMBI INDEPENDENT-Jambi Independent

massa dorong-dorongan dengan polisi, gerudug gedung dpr ri                            jakarta - massa aksi yang menolak pengesahan ruu pilkada 2024 terlibat dorong-dorongan dengan barikade besi polisi di bagian belakang gedung dpr ri, jakarta, usai salah satu gerbang pancasila yang telah roboh disingkirkan, kamis.
di lokasi, sejumlah massa aksi menggeser gerbang yang telah roboh menuju bagian tengah teras depan gerbang pancasila lalu diletakkan dengan posisi tegak lurus dengan jalan glora sekira pukul 16.38 wib.
kemudian, massa yang awalnya tertahan di bagian luar gerbang akhirnya masuk ke bagian dalam gerbang pancasila hingga terlibat aksi dorong-dorongan dengan barikade besi polisi.
abu dan asap dari bakar-bakaran yang dibuat massa aksi pun beterbangan imbas terinjak-injak massa aksi.
baca juga:al haris harap harganas jadi momentum wujudkan keluarga berkualitas 
baca juga:simak! ini dia cara cek wifi rumah yang diam - diam di pakai oleh orang lain
"revolusi, revolusi, revolusi," teriak massa aksi dalam aksi dorongan-dorongan tersebut.
berbagai material seperti botol plastik dan material pun tak liput dilemparkan massa aksi ke arah barikade besi polisi.
diketahui, rapat paripurna ke-3 dpr ri masa persidangan i tahun sidang 2023-2024 dengan agenda pengesahan rancangan undang-undang pemilihan kepala daerah (ruu pilkada) yang rencananya digelar pada kamis pagi ini, batal digelar dan dijadwal ulang karena jumlah peserta rapat tidak memenuhi kuorum.
ruu pilkada menuai pro dan kontra karena dinilai dibahas secara singkat pada rabu (21 agustus 2024) oleh badan legislasi dpr ri. pasalnya pembahasan itu dinilai tak sesuai dengan putusan mahkamah konstitusi yang diputuskan pada selasa (20 agustus 2024) tentang syarat pencalonan pada pilkada.
baca juga:gejala mpox di afrika dan indonesia beda, begini penjelasan dokter
baca juga:pansus haji akan temui pemerintah arab saudi
sejumlah elemen masyarakat pun turun melakukan aksi di gedung dpr ri dan mk untuk menolak rencana pengesahan ruu pilkada.
adapun polisi telah menyiapkan sebanyak 2.975 personel untuk mengantisipasi pengamanan unjuk rasa di dua kawasan itu yakni gedung mk dan mpr/dpr ri.
sementara itu, polisi kembali memasukkan kendaraan taktis (rantis) dan sejumlah pasukan ke dalam gedung dpr ri pada selasa pukul 17.53 wib saat mempersiapkan untuk membubarkan aksi massa.
berdasarkan informasi yang dihimpun  di lapangan terlihat mobil rantis, personel berkendara sepeda motor, dan juga anggota kodam jaya kembali masuk ke dalam gedung dpr.
baca juga:vaksin mpox hanya di berikan kepada kelompok tertentu
baca juga:pemerintah jamin kebebasan berpendapat bagi masyarakat
belum diketahui apa alasan polisi memasukkan rantis dan sejumlah personel kembali ke dalam gedung dpr.
kepolisian melalui korps brimob memakai kendaraan taktis (rantis) untuk membubarkan massa yang masih bertahan di sekitar gedung dpr ri.
berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, kendaraan disiapkan pada pukul 17.00 wib.
terlihat kapolres metro jakarta pusat kombes pol. susatyo purnomo condro memimpin langsung upaya pembubaran massa.
baca juga:dpr pastikan pengesahan ruu pilkada batal dan putusan mk akan berlaku
 
sejumlah massa juga perlahan diarahkan untuk meninggalkan kawasan tersebut.
sebelumnya unjuk rasa dengan poin aksi untuk mengawal putusan mahkamah konstitusi (mk) nomor 60/puu/xxii/2024 dan 70/puu-xxii/2024.
dalam tuntutannya, partai buruh mendesak dpr ri untuk tidak melawan dan mengubah keputusan mk nomor 60/puu/xxii/2024 dan 70/puu-xxii/2024.
sebelumnya, selasa (20 agustus 2024), mk memutuskan dua putusan krusial terkait tahapan pencalonan kepala daerah, yakni putusan nomor 60/puu/xxii/2024 dan 70/puu-xxii/2024.
baca juga:anti gempa
baca juga:ratusan pengemudi grab di kota jambi gelar aksi di depan kantor gubernur,ini tuntutan dan respons dari pemprov
putusan nomor 60/puu/xxii/2024 mengubah ambang batas pencalonan partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusung pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah.
putusan nomor 70/puu-xxii/2024 menegaskan bahwa batas usia minimum calon kepala daerah dihitung sejak penetapan pasangan calon oleh komisi pemilihan umum (kpu).
putusan itu menggugurkan tafsir putusan mahkamah agung sebelumnya yang menyebut bahwa batas usia itu dihitung sejak pasangan calon terpilih dilantik.
namun, pada rabu (21 agustus 2024), badan legislasi dpr ri dan pemerintah menyetujui untuk melanjutkan pembahasan rancangan undang-undang (ruu) tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 atau ruu pilkada pada rapat paripurna dpr terdekat guna disahkan menjadi undang-undang.
baca juga:al haris berharap harganas menjadi momen untuk mewujudkan keluarga berkualitas
baca juga:tmmd 121 kodim jambi rampung, danrem imbau warga pelihara fasilitas yang telah dibangun
terdapat dua materi krusial ruu pilkada yang disepakati dalam rapat panja ruu pilkada itu.
pertama, penyesuaian pasal 7 uu pilkada terkait syarat usia pencalonan sesuai dengan putusan mahkamah agung.
kedua, perubahan pasal 40 dengan mengakomodasi sebagian putusan mahkamah konstitusi yang mengubah ketentuan ambang batas pencalonan pilkada dengan memberlakukan hanya bagi partai non parlemen atau tidak memiliki kursi di dprd. (antara)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Jambi Independent 23 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan