Wawako dan Sekda Jadi Saksi, Sidang Korupsi Dana Hibah KONI Kota Sungai Penuh

Reporter: Finarman |

Editor: Rizal Zebua |

Senin , 26 Aug 2024 - 22:10

BERSAKSI: Wakil Wali Kota Sungai Penuh Alvia Santoni, ketika hadir di Pengadilan Tipikor Jambi sebagai saksi sidang dugaan korupsi dana hibah KONI Kota Sungai Penuh, Senin 26 Agustus 2024. -IST/JAMBI INDEPENDENT-Jambi Independent

Ia mempertanyakan dana yang seharusnya digunakan untuk Gubernur Cup di tahun 2022, namun kembali dianggarkan di tahun 2023.

Terkait uang sebesar Rp 460 juta, Nasran mengklaim bahwa uang tersebut adalah hasil kesepakatan untuk menutupi temuan BPK, di mana dirinya menyumbang Rp 70 juta, Jon Fitri Rp 50 juta, Jini Penta Rp 50 juta, dan Haidirman Rp 70 juta. Uang tersebut diserahkan kepada Inspektur.

“Siapa yang menyetorkan uang itu?” timpal JPU Alex. Menurut saksi, uang setorkan oleh Wakil Ketua KONI, Siswanto. "Saya telepon lah pak Siswanto, untuk menandatangani bukti setoran tersebut. Uang tesebut disebut sebagi pinjaman keluarga terdakwa,” ungkap saksi Don Fitri dan Nasran secara terpisah.

Begitu pula dengan adanya sumbangan uang oleh sejumlah untuk menutupi temuan BPK Perwakilan Provinsi Jambi, terkait penggunan dana hibah itu.

“Saya sebesar Rp 50 juta, pak Nasran bekauda Rp 70 juta; Joni Penta Rp 50 juta, dan Khaidirman Rp 70 juta. Uang diserahkan kepada inspektur, untuk disetorkan," ungkap saksi.

Namun soal pengakuan saksi Nasran dan Don Fitri tersebut mendapat bantahan dari terdakwa dan penasihat hukum terdakwa, Benny dan Triko.

Menurutnya, keluarga kliennya tidak pernah meminjam uang kepada saksi untuk membayar temuan BPK tersebut.

Benny dan Triko berargumen bahwa mereka tidak pernah meminjam uang dan bahwa dana pribadi mereka digunakan untuk menutupi temuan BPK.

“Tidak ada pinjaman yang dilakukan kepada saksi,” tegasnya.

Ketua majelis hakim, Yofistian, kembali minta agar para saksi tidak berbelit-belit.

wawako dan sekda jadi saksi, sidang korupsi dana hibah koni kota sungai penuh                             jambi — kasus dugaan penyelewengan anggaran komite olahraga nasional indonesia (koni) kota sungai penuh terus bergulir di pengadilan tipikor jambi.
sidang kali ini mengungkap sejumlah temuan baru terkait anggaran dan pertanggungjawaban yang belum sesuai dengan peraturan.
jaksa penuntut umum kejaksaan negeri sungai penuh menghadirkan sejumlah saksi, diantaranya alvia santoni, wakil wali kota sungai penuh; alvian, sekretaris daerah kota sungai penuh; don fitri jaya, kadispora; nasran, kepala bekauda. 
jpu juga menghadirkan, hendri penta, kadis kepala dinas pemberdayaan desa kota sungai penuh; haidirman, kepala dinas pendidikan: lalu wira utama, inspektur pada inspektorat kota sungai penuh.
baca juga:maju pilbup batanghari, m fadhil arief resmi kantongi dukungan golkar 
baca juga:kpu tetapkan 10 parpol gagal mendapatkan kursi dpr
lalu, ketua cabang olah raga (cabor) koni sungai penuh dihadapkan sebagai saksi . 
di antaranya hutri randa, anggota dprd kota sungai penuh, robi wijaya, kabid pemukiman dinas perkemin, selaku  ketua pertina kota sungai penuh; joni satria, pns sebagai ketua ipsi.  
dalam sidang yang dipimpin ketua majelis hakim, yofistian, alvian, sekda kota sungai penuh, menjelaskan bahwa, anggaran sebesar rp 21 miliar yang diajukan koni hanya disetujui sebesar sekitar rp 4 miliar oleh pemerintah kota sungai penuh. 
alvian mengungkapkan, selaku ketua tim tapd, mengungkapkan, terdapat temuan dari bpk (badan pemeriksa keuangan) perwakilan provinsi jambi dana hibah daerah ke koni sungai penuh sebesar sekitar rp 500 jutaan.
baca juga:ombudsman temukan pelanggaran pada pengamanan demo tolak ruu pilkada
baca juga:simak! ini syarat yang di harus dipersiapkan untuk daftar cpns bin 2024
“setelah dilakukan verifikasi kembali dispora, dari rp 21 miliar, disetujulah sebesar rp 4 miliar lebih,” sebutnya dalam sidang.    
suasana sidang memanas, ketika pemeriksaan saksi don fitri, kadispora sungai penuh.
selaku pengguna anggaran (pa) dana hibah koni kota sungai penuh, dia dinilai berbelit-belit dalam memberikan keterangan di muka sidang. 
ketua majelis hakim, yofistian, menegaskan kepada saksi agar memberikan keterangan yang benar.
baca juga:kemlu nilai ada pergeseran modus, penipuan tawaran kerja di luar negeri
baca juga:inflasi merangin terkendali
pasalnya, jika terbukti terdakwa memberikan keterangan palsu, baik memberatkan atau meringankan para terdakwa ada konsekuensi hukum. 
“jujur saja pak, tidak usah berbelit-belit! ini peritiwa sudah terjadi. ada ancaman pidana, kalau terbukti saksi memberikan keterangan yang memberatkan terdakwa diancam 7 tahun penjara, sedangkan meringankan terdakwa 6 tahun penjara,” tegas yofistian.      
dalam kesaksiannya, don fitri, mengungkapkan bahwa koni belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban terkait kegiatan yang telah dilaksanakan. laporan tersebut seharusnya diserahkan kepada dinas pemuda dan olahraga (dispora). 
selain itu, alex hutauruk, jaksa penuntut kejari sungai penuh mempertanyakan, kenapa koni bisa menggunakan e-billing dispora untuk pembayaran pajak kegiatan pada koni. 
baca juga:begini cara gunakan e-meterai untuk daftar cpns 2024, yuk simak!
baca juga:kapolres bungo ingatkan aparat jaga netralitas
don fitri menjelaskan bahwa pembayaran pajak dilakukan menggunakan e-billing yang dipegang oleh bendahara dan kasub.
menurutnya, awlanya saksi tidak mengetahui jika e-billing tersebut digunakan koni.
“saya baru tahu setelah penyidikan. saya tanyakan kepada dua staf yang mengetahui soal e-belling tersebut, salah satunya mengaku memberikan e-billing kepada triko (terdakwa). namun, sataf saya itu tidak tahu kalau digunakan oleh koni untuk pembayaran pajak,” jelasnya.  
selain itu, alex, jyga mencecar saksi don fitri,  perihal pengalihan dana untuk gubernur cup.
baca juga:daftar cpns dan pppk 2024 tapi lupa password akun sscasn, berikut cara mengatasinya!
baca juga:kincai plaza tak terawat, kondisi terlihat memprihatinkan 
ia mempertanyakan dana yang seharusnya digunakan untuk gubernur cup di tahun 2022, namun kembali dianggarkan di tahun 2023. 
terkait uang sebesar rp 460 juta, nasran mengklaim bahwa uang tersebut adalah hasil kesepakatan untuk menutupi temuan bpk, di mana dirinya menyumbang rp 70 juta, jon fitri rp 50 juta, jini penta rp 50 juta, dan haidirman rp 70 juta. uang tersebut diserahkan kepada inspektur.
 “siapa yang menyetorkan uang itu?” timpal jpu alex.  menurut saksi, uang setorkan oleh wakil ketua koni, siswanto. "saya telepon lah pak siswanto, untuk menandatangani bukti setoran tersebut. uang tesebut disebut sebagi pinjaman keluarga terdakwa,” ungkap saksi don fitri dan nasran secara terpisah. 
begitu pula dengan adanya sumbangan uang oleh sejumlah untuk menutupi temuan bpk perwakilan provinsi jambi, terkait penggunan dana hibah itu. 
baca juga:terlibat kasus narkoba, ammar zoni divonis 3 tahun penjara dan denda rp1 miliar
baca juga:puluhan mahasiswa unjuk rasa di dprd tebo, minta paripurna dibatalkan
“saya sebesar rp 50 juta, pak nasran bekauda rp 70 juta; joni penta rp 50 juta, dan khaidirman rp 70 juta. uang diserahkan kepada inspektur, untuk disetorkan," ungkap saksi. 
namun soal pengakuan saksi nasran dan don fitri tersebut mendapat bantahan dari terdakwa dan penasihat hukum terdakwa, benny dan triko.
menurutnya, keluarga kliennya tidak pernah meminjam uang kepada saksi untuk membayar temuan bpk tersebut.   
benny dan triko berargumen bahwa mereka tidak pernah meminjam uang dan bahwa dana pribadi mereka digunakan untuk menutupi temuan bpk.
baca juga:jalur darat tidak akan dibuka, mobilisasi hasil tambang batu bara di jambi
baca juga:gandeng tokoh baru, romi siap daftar ke kpud jambi
“tidak ada pinjaman yang dilakukan kepada saksi,” tegasnya.
ketua majelis hakim, yofistian, kembali minta agar para saksi tidak berbelit-belit.
“siapa pengguna anggaran dana hibah koni ini?” tanya yofistian kepada ketiga saksi. ketiga saksi kompak menjawab, pengguna anggaran dinas pemuda dan olah raga kota sungai penuh. (*)