Pemerintah Resmi Hapus Utang Macet UMKM di Sektor Pertanian, Perkebunan, dan Kelautan, Begini Kriterianya

Reporter: Irma Suryani |

Editor: Rizal Zebua |

Kamis , 07 Nov 2024 - 14:00

Ilustrasi hitungan hutang--pixabay

“Bagi UMKM yang dinilai masih mampu beroperasi, tidak akan masuk dalam kriteria penghapusan ini,” kata Maman, menekankan pentingnya pemahaman bersama atas kebijakan ini.

Aspirasi Masyarakat Tani dan Nelayan

Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa kebijakan ini didasarkan pada masukan dari masyarakat, khususnya petani dan nelayan, yang sering kali menghadapi kesulitan dalam mempertahankan usaha mereka.

“Setelah mendengar saran dari kelompok tani dan nelayan, saya mengesahkan PP Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM,” kata Prabowo di Istana Merdeka pada Selasa, 5 November 2024.

Kebijakan ini meliputi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, serta sektor kuliner dan industri mode.

Prabowo menyatakan bahwa sektor-sektor ini sangat penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional, dan diharapkan kebijakan ini dapat membantu para pelaku usaha tersebut untuk kembali produktif.

“Kami berharap dengan kebijakan ini, pelaku usaha di bidang pangan seperti petani dan nelayan dapat melanjutkan usaha mereka dan berkontribusi lebih besar bagi bangsa dan negara,” pungkas Prabowo.

Kebijakan penghapusan utang ini diharapkan mampu memberikan angin segar bagi UMKM di berbagai sektor utama yang menopang perekonomian rakyat. (*)

pemerintah resmi hapus utang macet umkm di sektor pertanian, perkebunan, dan kelautan, begini kriterianya                            jambikoran.com - pemerintah mengeluarkan kebijakan baru untuk meringankan beban pelaku umkm di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan melalui peraturan pemerintah (pp) nomor 47 tahun 2024.
kebijakan ini memberikan penghapusan utang bagi umkm yang mengalami kesulitan, terutama yang terlibat dalam sektor-sektor strategis tersebut.
menteri umkm, maman abdurrahman, menjelaskan kriteria umkm yang berhak mendapatkan penghapusan utang ini.
pertama, kebijakan ini berlaku bagi nasabah bank bumn, seperti bri, bni, bank mandiri, btn, dan bank syariah indonesia (bsi). dengan demikian, umkm yang memiliki utang di lembaga keuangan lain tidak termasuk dalam skema ini.
baca juga:umkm sebagai penopang target pertumbuhan prabowonomics
baca juga:dukung peningkatan produktivitas umkm
kedua, penghapusan utang diberikan kepada umkm yang terdampak bencana alam, pandemi covid-19, atau kondisi lainnya yang membuat mereka tidak lagi mampu melanjutkan usaha.
“tidak semua pelaku umkm otomatis mendapatkan penghapusan utang ini. hanya mereka yang sudah benar-benar kesulitan dan tidak memiliki jalan keluar,” ujar maman dalam keterangan tertulis pada rabu, 6 november 2024.
kriteria ketiga adalah untuk umkm yang memiliki utang jatuh tempo lebih dari 10 tahun dan tidak mampu melunasinya. sebelum penghapusan, proses penghapusan buku harus melalui bank bumn terkait.
“ini diperuntukkan bagi mereka yang benar-benar sudah kehilangan kemampuan untuk melunasi, dengan rentang waktu utang yang cukup panjang,” tambah maman.
baca juga:dorong inovasi dan pertumbuhan umkm, pjs gubernur jambi serahkan penghargaan siddhakarya 2024
baca juga:maulana-diza luncurkan inisiatif kreatif untuk umkm dan digitalisasi di jambi
peran bank dalam menentukan kriteria penghapusan utang
maman menegaskan bahwa perbankan, terutama bank bumn, tetap memiliki peran dalam menentukan pelaku umkm yang berhak mendapatkan penghapusan utang.
jika bank menilai umkm tersebut masih memiliki kemampuan untuk bertahan, maka umkm tersebut tidak akan masuk dalam kategori penghapusan utang.
“bagi umkm yang dinilai masih mampu beroperasi, tidak akan masuk dalam kriteria penghapusan ini,” kata maman, menekankan pentingnya pemahaman bersama atas kebijakan ini.
baca juga:kemenkeu fasilitasi promosi produk 22 umkm jambi melalui bazar untuk perkuat ekonomi lokal
baca juga:meredakan sakit pinggang bagian belakang
aspirasi masyarakat tani dan nelayan
presiden prabowo subianto menyatakan bahwa kebijakan ini didasarkan pada masukan dari masyarakat, khususnya petani dan nelayan, yang sering kali menghadapi kesulitan dalam mempertahankan usaha mereka.
“setelah mendengar saran dari kelompok tani dan nelayan, saya mengesahkan pp nomor 47 tahun 2024 tentang penghapusan piutang macet kepada umkm,” kata prabowo di istana merdeka pada selasa, 5 november 2024.
kebijakan ini meliputi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, serta sektor kuliner dan industri mode.
baca juga:kementerian bumn sebut belanja produk umkm capai rp40,1 triliun
baca juga:gopay gratiskan transaksi qris bagi umkm
prabowo menyatakan bahwa sektor-sektor ini sangat penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional, dan diharapkan kebijakan ini dapat membantu para pelaku usaha tersebut untuk kembali produktif.
“kami berharap dengan kebijakan ini, pelaku usaha di bidang pangan seperti petani dan nelayan dapat melanjutkan usaha mereka dan berkontribusi lebih besar bagi bangsa dan negara,” pungkas prabowo.
kebijakan penghapusan utang ini diharapkan mampu memberikan angin segar bagi umkm di berbagai sektor utama yang menopang perekonomian rakyat. (*)