Pengadilan Seoul Tolak Keberatan Presiden Yoon Atas Pelaksanaan Perintah Penahanan

Pengadilan Distrik Barat Seoul pada Minggu (5/1) menolak permohonan penangguhan yang diajukan oleh tim hukum Presiden Yoon Suk Yeol terkait surat perintah penahanan dan penggeledahan kediaman presiden. Keputusan ini datang beberapa hari setelah tim pembela Yoon mengajukan keberatan atas pelaksanaan surat perintah yang mereka anggap ilegal.

Meskipun pengadilan tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai alasan penolakan tersebut, keputusan ini menandakan bahwa perintah penahanan dan penggeledahan yang sebelumnya dikeluarkan tetap berlaku. Tim hukum Yoon mengonfirmasi bahwa mereka sedang mempertimbangkan untuk mengajukan banding terhadap keputusan tersebut.
"Kami akan mempertimbangkan apakah akan mengajukan banding ke Mahkamah Agung," kata Yun Gap-geun, pengacara Presiden Yoon. "Namun, penolakan ini tidak berarti bahwa surat perintah tersebut sah secara hukum," tambahnya.

Pengadilan sebelumnya telah menyetujui surat perintah penahanan terhadap Yoon terkait perannya dalam upaya darurat militer yang gagal pada 3 Desember 2024. Selain itu, pengadilan juga mengeluarkan surat perintah untuk menggeledah kompleks kediaman presiden di pusat Seoul.
Badan Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi, yang menangani kasus tersebut, berusaha mengeksekusi surat perintah pada Jumat (3/1). Namun, upaya mereka terhambat setelah Pasukan Pengamanan Kepresidenan memblokir akses masuk ke kediaman presiden, menyebabkan kebuntuan selama enam jam. Akhirnya, lembaga antikorupsi menarik petugasnya dari lokasi tersebut.

Tim hukum Yoon berpendapat bahwa surat perintah tersebut cacat secara hukum. Mereka mengklaim bahwa hakim yang mengeluarkan perintah tersebut melakukannya secara sewenang-wenang dan mengabaikan hukum pidana yang melarang eksekusi surat perintah penggeledahan atau penangkapan di area militer dan kawasan keamanan terbatas, yang menurut mereka seharusnya berlaku dalam kasus ini.

Keputusan ini menambah ketegangan politik yang sedang berlangsung di Korea Selatan, di tengah investigasi atas insiden militer yang melibatkan Presiden Yoon. (ANTARA)