SKTM Kembali Berlaku Dinkes Ikuti Instruksi Gubernur Jambi

sktm kembali berlaku dinkes ikuti instruksi gubernur jambi layanan surat keterangan tidak mampu (sktm) untuk warga miskin yang membutuhkan perawatan di rumah sakit pemerintah akhirnya dilanjutkan setelah sempat dihentikan.   dinkes provinsi jambi mencabut surat edaran yang sebelumnya menangguhkan pelayanan tersebut, menyusul teguran keras dari gubernur jambi, al haris.   kadinkes jambi, dr fery kusnadi, mengungkapkan bahwa, penghentian sementara sktm pada awalnya dipicu oleh kekhawatiran dinkes akan penyalahgunaan layanan oleh kalangan yang lebih mampu secara finansial.   namun, setelah melalui evaluasi dan rapat, pihaknya memutuskan untuk kembali memberikan rekomendasi sktm sesuai dengan instruksi gubernur.   "setelah perintah dari bapak gubernur, kami akhirnya memutuskan untuk melanjutkan layanan sktm,” kata dia, jelang akhir pekan lalu.   “semua permasalahan yang ada sudah selesai dan tidak ada lagi hambatan," ungkapnya.   sebelumnya, gubernur jambi, al haris, menyampaikan ketidaksetujuannya atas keputusan dinkes untuk menghentikan pemberian rekomendasi sktm.   menurutnya, kebijakan tersebut bertentangan dengan tujuan pemerintah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, terutama dalam hal layanan kesehatan.   al haris menegaskan bahwa, dinkes seharusnya mendukung program-program pro-rakyat, bukan justru menghalanginya.   "saya sangat kecewa dengan keputusan dinkes yang menghentikan layanan sktm,” bebernya.   “sktm adalah bagian penting dari program pemerintah untuk membantu warga miskin berobat. dinkes harus mendukung, bukan malah menghentikan," tegas al haris.   layanan sktm ini sendiri sudah diatur dalam peraturan gubernur jambi nomor 8 tahun 2023.   berdasarkan peraturan tersebut, masyarakat miskin berhak mendapatkan perawatan di rumah sakit umum daerah (rsud) mataher jambi dan rumah sakit jiwa daerah jambi setelah mendapat rekomendasi dari dinkes, dengan mengikuti prosedur rujukan berjenjang.   layanan sktm tidak hanya terbatas untuk warga miskin, namun juga diperuntukkan bagi pengobatan yang tidak dapat ditanggung oleh bpjs kesehatan.   dengan dicabutnya penghentian layanan sktm, masyarakat kini bisa kembali memanfaatkan layanan ini untuk mendapatkan perawatan di rumah sakit pemerintah, sesuai dengan peraturan yang berlaku.(zen)  

Tag

Share

• 
• 
• 
• 
•