Bulog Jambi Pastikan Stok Pangan Cukup hingga Mei 2025

JAMBI – Bulog Kantor Wilayah Jambi memastikan stok pangan di daerah setempat aman dan tercukupi hingga Mei 2025.

Manager Supply Chain dan Pelayanan Publik (SCCP) Bulog Jambi, Ahmad Muzajjad Faqihudin, menyebutkan bahwa stok beras di Provinsi Jambi saat ini mencapai 10.400 ton, sementara stok gula pasir tersedia 15 ton, dan minyak goreng sebanyak 38 ton.

“Stok beras aman hingga empat bulan mendatang. Untuk pangan selain beras, kami belum bisa menghitung secara pasti karena stok di pasar masih mencukupi,” kata Ahmad.

Ia menambahkan, Bulog akan melakukan operasi pasar (OP) menjelang Ramadhan atau selama bulan puasa, bekerja sama dengan pemerintah daerah melalui Dinas Perdagangan (Disperindag) dan Dinas Ketahanan Pangan (Dishanpan). 

BACA JUGA:6 Makanan Tinggi Kandungan Vitamin C, Selain Buah Jeruk

BACA JUGA:Ingatkan Waspada Berita Hoax, Kapolres Tanjabar Perdana Gelar HPN

Kegiatan OP ini akan dilaksanakan di 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi guna memastikan ketersediaan pangan dan mencegah kelangkaan.

“Operasi pasar juga akan dilakukan di luar Ramadan, dengan kegiatan rutin menggunakan mobil keliling pasar dan kecamatan untuk menjual beras, minyak, dan gula,” jelasnya.

Ahmad menegaskan bahwa operasi pasar tidak hanya menunggu permintaan atau undangan, namun Bulog selalu rutin turun ke pasar. 

Tujuan dari operasi pasar adalah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. "Jika dibutuhkan, kami siap menjalankan operasi pasar untuk mengendalikan harga dan memastikan stok pangan tetap mencukupi," ujarnya.

BACA JUGA:Barang yang Wajib Ada untuk Anak Kos

BACA JUGA:Uji Coba di 67 Titik Program Rp100 Juta Per RT di Kota Jambi

Bulog bersama pemerintah daerah sering turun ke pasar untuk mengintervensi harga, terutama saat pasokan terbatas atau harga pangan mengalami kenaikan yang tidak terkendali. Dalam hal ini, Bulog dapat memberikan subsidi harga kepada pemerintah, sehingga pangan dapat dijual dengan harga lebih murah kepada masyarakat melalui toko pangan yang dikelola oleh tim pengendali inflasi daerah. (*)