Sekolah Wajib Umumkan Penerima Dana PIP

Mulai sekarang, sekolah diwajibkan mengumumkan daftar penerima dana Program Indonesia Pintar (PIP). Tujuannya, untuk memastikan bantuan tidak dikorupsi oleh oknum nakal.

 

Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, menegaskan bahwa transparansi mutlak diperlukan agar dana ini benar-benar diterima oleh siswa yang membutuhkan.

 

"Sekolah harus mengumumkan penerima PIP, membantu aktivasi rekening, dan mengingatkan siswa agar segera mencairkan dana. Jika tidak, uang akan dikembalikan ke kas negara," katanya.

 

Dana PIP langsung dikirim ke rekening siswa, bukan ke sekolah. Sekolah tidak boleh memotong, meminta iuran, atau mengatur penggunaannya.

 

"Dana PIP adalah hak penuh siswa dan keluarganya. Sekolah tidak boleh ikut campur, apalagi menahan atau menarik pungutan," kata Suharti memperingatkan.

 

Jika siswa belum cukup umur atau berada di daerah terpencil tanpa akses perbankan, kepala sekolah boleh mencairkan dana atas nama siswa, tetapi harus ada surat kuasa resmi.

 

Jika ditemukan penyalahgunaan, kepala sekolah wajib mengembalikan dana kepada siswa, dan Pemerintah Daerah akan menjatuhkan sanksi.

 

Kemendikdasmen mengakui adanya modus penyalahgunaan dana PIP yang viral di media sosial. Masyarakat diminta melapor jika menemukan kejanggalan, bisa melalui Call Center: 177.

 

Kemendikdasmen juga menggandeng public figure dan influencer untuk menyebarluaskan informasi agar tidak ada lagi siswa yang kehilangan haknya, akibat oknum yang tidak bertanggung jawab.

 

"Dana ini untuk pendidikan anak-anak Indonesia. Jangan sampai ada yang bermain curang,” tegas Suharti.

 

Dengan kebijakan baru ini, tidak ada lagi ruang bagi korupsi dalam Program Indonesia Pintar. (*)