230 Rekomendasi Izin Tambang untuk UKM

--
Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jambi telah menerbitkan sebanyak 230 rekomendasi perizinan tambang untuk pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) di Provinsi Jambi.
"Sudah 230 rekomendasi kami keluarkan, terbanyak di Muarojambi ada 101 rekomendasi," kata Pelaksana Tugas Kepala Seksi (Kasi) Pemetaan Wilayah Pertambangan Bukan Logam dan Batuan Dinas ESDM Provinsi Jambi Sugandi, Selasa (18/2).
Ia mengatakan, sejak terbit Perpres Tahun 2022 turunan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral Batu Bara, kewenangan Dinas ESDM hanya sebatas mengeluarkan rekomendasi.
Sedangkan perizinan diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) berdasarkan persetujuan dari pemerintah pusat.
Sejak wewenang diambil pusat, daerah hanya mengeluarkan rekomendasi teknis, tapi semua permohonan dilakukan menggunakan sistem aplikasi OSS RBA (berbasis risiko). Aplikasi ini terkoneksi ke aplikasi perizinan pusat.
Pemerintah Daerah mempunyai peran melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha tentang penerbitan rekomendasi teknis, dan memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat tentang proses mendapatkan rekomendasi tersebut.
"Kami yang menjembatani hanya untuk menerbitkan rekomendasi teknis guna penerbitan izin usaha tambang untuk mineral bukan logam dan batuan," kata Sugandi.
Menurutnya, pengurusan izin tambang tidak mudah, mengingat pelaku usaha harus melewati beberapa tahapan. Diawali dengan mengajukan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), dilanjutkan tahapan pengajuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) tahapan eksplorasi.
Selanjutnya mengajukan peningkatan status menjadi IUP operasi produksi, baru setelah semua lengkap pelaku usaha bisa melakukan eksplorasi pertambangan.
"Proses semuanya menggunakan aplikasi, penentu akhir ada di Dirjen Minerba," punkasnya. (Enn)