Gibran Singgung Cak Imin yang Tidak Lagi Dukung Pembangunan IKN

Jakarta - Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyinggung cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang tidak lagi mendukung proses pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara setelah mendampingi calon presiden Anies Baswedan yang mengusung tema perubahan.

"Saya ingat sekali Gus Muhaimin dulu sempat ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Ini gimana ini ... tidak konsisten. Dulu dukung, sekarang tidak dukung karena menjadi wakilnya Pak Anies yang mengusung tema perubahan," kata Gibran saat debat cawapres di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat malam.

Gibran menyebut pembangunan IKN merupakan bentuk simbol dari pemerataan dan transformasi pembangunan di Indonesia.

"Sekali lagi Gus mohon maaf, IKN ini bukan hanya membangun bangunan pemerintah," ucapnya.

BACA JUGA:Diberi Waktu Lengkapi Berkas Hingga 14 Januari, Ini Nama-nama Guru yang Lolos PPPK Kota Jambi

BACA JUGA:PSG Perpanjang Kontrak Presnel Kimpembe hingga 2026

Lebih lanjut, Gibran mengatakan sudah banyak pihak swasta yang berinvestasi dalam pembangunan IKN dan akan terus bertambah setelah proses Pilpres 2024.

"Mungkin setelah Pilpres 2024 (investasi meningkat, Red). Karena mereka kan pasti akan menunggu dan melihat stabilitas politik di Indonesia," ujar Gibran.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan tiga pasang capres-cawapres peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 pada Senin, 13 Desember 2023.

Hasil pengundian nomor urut capres-cawapes peserta Pilpres 2024 oleh KPU menetapkan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar pada nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

BACA JUGA:Kaesang Nobar Debat Capres-Cawapres di Kaltim

BACA JUGA:Tanggapan Ria Ricis Soal Rumah Tangga Dikabarkan Retak

Selepas debat pertama antar-capres pada Selasa 12 Desember 2023, KPU menggelar debat kedua yang melibatkan tiga cawapres pada Jumat 22 Desember 2023 di Jakarta.

Tema debat kedua meliputi ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN dan APBD, infrastruktur, dan perkotaan.