BPBD Kota Jambi Segera Dibentuk, Fokus pada Koordinasi dan Penanggulangan Bencana

JAMBI – Wali Kota Jambi, Maulana, tengah merencanakan pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kota Jambi untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana di wilayahnya.

Langkah ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan konvergensi dalam menghadapi bencana yang semakin intens terjadi di daerah ini.

Menurut Maulana, saat ini naskah akademik terkait pembentukan BPBD telah dikirimkan ke Gubernur Jambi dan dalam waktu dekat akan diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendapatkan persetujuan lebih lanjut.

Jika disetujui, Maulana mengatakan bahwa, BPBD Kota Jambi akan segera dibentuk, bersamaan dengan proses lelang jabatan untuk posisi kepala dinas lainnya, termasuk kepala BPBD yang baru.

BACA JUGA:Wakil Bupati Jun Mahir Buka Rapat Orientasi Penyusunan RPJMD dan Renstra

BACA JUGA:Ditahan Imbang di Stadion Allianz Arena

"Proses ini berjalan paralel, di mana jika terdapat kekosongan posisi setelah lelang, jabatan kepala BPBD akan segera diisi,” sebutnya.

“Namun, jika dalam fit and proper test nanti ada kandidat yang cocok, posisi tersebut akan diisi terlebih dahulu," jelas Maulana dalam wawancara dengan awak media beberapa waktu lalu.

Wali Kota Jambi juga menekankan, pentingnya pembentukan BPBD mengingat intensitas bencana di Kota Jambi yang semakin meningkat.

BPBD, menurutnya, akan memiliki fokus yang lebih besar pada penanggulangan bencana, koordinasi antarlembaga selama terjadi bencana, serta penyelamatan masyarakat yang terdampak.

Maulana menjelaskan bahwa, selama ini tugas-tugas penanggulangan bencana masih melekat pada Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), namun dengan pembentukan BPBD, tugas tersebut akan menjadi lebih terfokus.

"BPBD akan menjadi organisasi yang memiliki peran vital dalam penanggulangan bencana. Fokus BPBD adalah konvergensi antara berbagai pihak, dan memastikan koordinasi yang lebih baik saat bencana terjadi,”  terangnya.

“Selama ini, penanggulangan bencana lebih terfokus pada Damkar, namun dengan adanya BPBD, kami berharap penanganan bencana bisa lebih terstruktur dan efektif," tambah Maulana.

Maulana menambahkan bahwa, setelah persetujuan dari Kemendagri diperoleh, pembentukan BPBD akan menjadi prioritas untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan respons cepat dalam menghadapi bencana.