Mantan Ketua DPRD Kerinci Bungkam, Dilaporkan telah Memberikan Kesaksian Palsu

mantan ketua dprd kerinci bungkam, dilaporkan telah memberikan kesaksian palsu jambi – edminuddin, ketua dprd kabupaten kerinci periode 2019-2024, yang saat ini duduk di kursi dprd provinsi jambi, tidak bisa berkomentar laporan mantan sekwan dprd kabupaten kerinci. adli, mantan sekwan dprd kabupaten kerinci, melaporkan 23 anggota dprd kerinci periode 2019-2024 diduga memberikan kesaksian palsu. edminuddin yang ketika itu menjabat sebagai ketua dprd kabupaten kerinci, ikut bersaksi dalam kasus korupsi tunjangan rumah dinas dprd kabupaten kerinci tahun 2017-2021, yang menjerat adli dan staf mantan sekwan, beni beserta pihak ketiga yang mengaku sebagai kjpp, loly. eminuddin mengatakan, tidak tau ada laporan dari adli tersebut.  “belum mengetahui itu,” katanya singkat saat ditemui di gedung dprd provinsi jambi, senin (28/4).  baca juga:al haris soroti minimnya kewenangan daerah dalam sektor minerba baca juga:dprd tanjab timur gelar paripurna, dengan agenda pendapatan akhir fraksi terhadap lkpj bupati anggota dprd provinsi jambi ini, juga tidak berkomentar mengenai laporan yang menjerat dirinya dan 22 anggota dprd kerinsi periode 2019-2024 itu. “tak bisa komentar,” tukasnya singkat sembari pergi.  selain, edminuddin juga mencuat nama anggota lainya, yakni amrizal yang juga menjabat sebagai sebagai anggota dprd provinsi jambi periode 2024-2029 ini.  namun, ketika hendak dikonfirmasi, amrizal tidak memberikan respon ketika hendak dihubungi melalui via telepon. begitu juga dengan pesan singkat di whatsapp, tidak dibalas. diketahui pada sidang pada mei 2023 lalu, edminuddin bersama mantan ketua dprd kabupaten kerinci arpan kamil dan eks kabag keuangan yeni yentri dihadirkan untuk memberikan kesaksian dalam kasus tersebut. dalam persidangan kader gerindra ini mengaku telah menerima sebanyak rp 31 juta.  “saya tidak menerima uang dalam bentuk chas, ketika itu saya meminta untuk di transfer langsung pada tanggal 2 agustus 2019. karena saya pada saat itu persiapan pelantikan, jumlah saya terima lebih kurang rp 31 juta,” kata edminuddin.  adapun pembagian uang yang dibayar rp 31 juta itu, kata dia, diantaranya rp 12 juta merupakan jumlah uang tunjangan rumah dinas.  “didalamnya ada tunjangan rp 12 juta yang dipotong pajak, jadi kami bersih diterimanya rp 10 jutaan,” bebernya.  sementara mengenai pembagian itu, kata dia, bukan ranah legislatif melankan ranah eksekutif. ia juga mengaku telah mengembalikan anggaran sebesar rp 203 juta kepada pihak kejaksaan negeri (kejari) sungaipenuh. diketahui sebelumnya, 23 anggota dprd kabupaten kerinci periode 2014-2019 dilaporkan ke polisi oleh mantan sekretaris dprd (sekwan) kabupaten kerinci, adli. mereka dilaporkan dengan tuduhan memberikan keterangan palsu kepada penyidik kejaksaan negeri sungai penuh. tuduhan keterangan palsu yang mereka berikan terkait dengan kasus korupsi tunjangan rumah dinas pimpinan dprd dan anggota dprd kabupaten kerinci. dalam kasus tunjangan rumah dinas dprd ini, adli divonis bersalah melakukan korupsi bersama-sama dengan dua orang lainnya. dua orang lainnya adalah, pptk dalam pengadaan jasa pengkajian dan survei tentang besaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota dprd tahun anggaran 2017. lalu ada nama loly karentina yang merupakan staff kantor jasa penilai publik agus, ali, firdaus dan rekan. perbuatan mereka terjadi antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. nilai kerugian negara yang ditimbulkan atas perbuatan mereka juga tidak tanggung-tanggung. akibat dari perbuatan adli, benny dan loly, berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara mencapai rp 4.903.489.856. adli melaporkan 23 anggota dprd kabupaten kerinci periode 2014-2019 karena diduga memberikan keterangan palsu di hadapan penyidik untuk menghindari jerat hukum. kuasa hukum pelapor, adli, rifki septino mengatakan, akibat keterangan palsu yang diberikan para terlapor, kliennya harus divonis dengan hukuman penjara. rifki mengatakan, kepada penyidik para terlapor mengaku tidak menerima uang tunjangan rumah dinas. "menurut klien kami para anggota dewan menerima uang tunjangan rumah dinas. tapi pada saat diperiksa di kejaksaan negeri sungaipenuh mereka mengaku tidak menerima," kata rifki. keterangan itu, lanjutnya, membuat hanya kliennya yang dimintai pertanggung jawaban. sementara dalam persidangan, kata dia, terbukti bahwa para anggota dewan itu menerima uang tunjangan rumah dinas. (enn)  

Tag

• # mantan ketua dprd kabupaten kerinci 2019-2024
• # kesaksian palsu
• # kasus korupsi tunjangan rumah dinas dprd kabupaten kerinci tahun 2017-2021

Share

• 
• 
• 
• 
•