Anggaran Rp 1 M untuk Mobil Dinas Jadi Sorotan

JAKARTA – Keputusan Pemerintah untuk melakukan penambahan anggaran hingga nyaris mencapai Rp 1 miliar untuk penyediaan mobil dinas pejabat eselon I per orang menuai kritik dari berbagai pihak.

Pasalnya, keputusan ini sendiri dinilai sebagai keputusan yang ironis di tengah-tengah wacana efisiensi dan penghematan anggaran negara.

Menurut Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, kendaraan dinas bukanlah simbol prestise, melainkan alat kerja.

"Ini bukan sekadar soal pembelian mobil, melainkan soal kepekaan dan komitmen terhadap etika distribusi anggaran yang berkeadilan," pungkas Achmad, Jumat (6/6).

BACA JUGA:Rambut Identik

BACA JUGA:KemenHAM Pantau Penanganan Pengungsi Konflik di Papua Tengah

Achmad juga menambahkan bahwa kenaikan anggaran kendaraan dinas ini juga malah mencerminkan betapa birokrasi masih sulit melepaskan diri dari logika privilese. 

"Ketika rakyat diminta menahan diri, membatasi konsumsi, dan beradaptasi dengan kondisi ekonomi yang sulit, kebijakan ini seolah menunjukkan bahwa kesederhanaan hanya diwajibkan bagi mereka yang tidak duduk di puncak kekuasaan," pungkas Achmad.

Di sisi lain, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa penambahan anggaran ini sendiri bertujuan agar kondisi kendaraan dinas tetap dalam kondisi normal dan siap pakai. 

Selain itu, dirinya juga menambahkan bahwa biaya yang dikeluarkan dalam keputusan ini sendiri sudah termasuk ke dalam biaya pengisian daya untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB).

"Satuan biaya ini digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan kendaraan operasional bagi pejabat, operasional kantor, dan/atau lapangan serta bus untuk menunjang pelaksanaan tugas," pungkasnya. (*)