Merebut Sendiri Peluang RI Jadi Negara Maju

Pembangunan IKN

Beralih dari persoalan hilirisasi, upaya Indonesia menjemput takdir menjadi negara maju juga dilakukan dengan pembangunan infrastruktur yang masif sepanjang tahun 2023.

Infrastruktur yang baik adalah salah satu tolok ukur sebuah negara maju. Infrastruktur yang dibangun tidak sekadar dilihat dari unsur kemegahannya saja, melainkan juga manfaat dan peruntukannya yang untuk mendorong efisiensi, dan membawa berbagai kemudahan bagi masyarakat.

Pembangunan infrastruktur yang menjadi tonggak sejarah bangsa adalah pembangunan mega proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

IKN yang dibangun dengan total anggaran Rp466 triliun, dengan skema 20 persen dari APBN dan 80 persen dari swasta atau asing itu, akan menjadi jendela bagi dunia dalam melihat Indonesia.

IKN akan menjadi kota pintar yang ramah lingkungan dengan transportasi wajib berupa kendaraan listrik.

Pembangunan infrastruktur IKN yang digenjot sepanjang 2023, antara lain Istana Kepresidenan, jalan tol penghubung IKN dengan Balikpapan, Bandar Udara IKN, rumah tapak menteri serta TNI/Polri dan aparatur sipil negara (ASN), apartemen, hotel, sarana pendidikan, rumah sakit, hingga pusat perbelanjaan.

Presiden Joko Widodo sepanjang 2023 sudah bolak-balik ke IKN untuk melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan infrastruktur di sana.

Sebagai informasi, di satu sisi pembangunan ibu kota baru di Kalimantan yang secara geografis terletak di tengah NKRI, diharapkan membantu mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

Di sisi lain DKI Jakarta sebagai ibu kota, disebut sudah melebihi batas kemampuannya dalam menerima para pendatang dari berbagai daerah.

Oleh karena itu pemindahan ibu kota diperlukan, sehingga nantinya Jakarta akan menjadi pusat perekonomian, sedangkan pusat pemerintahan akan berada di Nusantara.

Indonesia sendiri bukan satu-satunya negara yang memindahkan ibu kota, dan/atau memisahkan pusat ekonomi dengan pemerintahan.

Amerika Serikat tercatat sudah memindahkan ibu kota dari New York ke Washington DC pada rentang tahun 1785-1790.

Ada pula Australia yang memisahkan pusat perekonomian di Melbourne dengan pusat pemerintahan di Canberra pada tahun 1927.

Sementara negara tetangga serumpun Malaysia memindahkan pusat pemerintahan dari Kuala Lumpur ke Putrajaya tahun 1999, karena alasan kemacetan yang sangat parah.

Infrastruktur masif

Adapun pembangunan infrastruktur lain sepanjang 2023 juga dilakukan secara masif di sejumlah wilayah di Tanah Air.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dalam kesempatan rapat kerja dengan Komisi V DPR RI awal tahun 2023 mengatakan pelaksanaan kegiatan infrastruktur tahun anggaran (TA) 2023 yang telah disetujui sebesar Rp125,22 triliun, diprioritaskan pada Optimalisasi, Pemeliharaan, Operasi, Rehabilitasi (OPOR) untuk Proyek Strategis Nasional (PSN).

Sebagaimana dikutip dari laman Kementerian PUPR pu.go.id, anggaran tersebut diprioritaskan untuk penyelesaian infrastruktur yang sudah mulai dibangun dan mengoptimalkan infrastruktur yang sudah terbangun.

Sebagai tindak lanjut atas rencana program Kementerian PUPR tahun 2023, anggaran dialokasikan pada pembangunan infrastruktur sumber daya air sebesar Rp41,95 triliun, di antaranya untuk melanjutkan pembangunan 12 bendungan yang telah berjalan, pembangunan 6.900 ha daerah irigasi, 98.700 ha rehabilitasi dan peningkatan irigasi, dan pembangunan pengendali banjir dan pengaman pantai sepanjang 87,75 km.

Selanjutnya pembangunan bidang konektivitas sebesar Rp49,31 triliun digunakan untuk pembangunan 444 km jalan baru, pembangunan 8.255 meter jembatan, pembangunan 2.165 meter flyover/underpass seperti Sekip Ujung dan Gelumbang (Sumatra Selatan), dan Aloha (Jawa timur) serta pembangunan 6,5 km jalan tol antara lain Tol Serang-Panimbang dan Tol Semarang-Demak.

Untuk pembangunan bidang permukiman sebesar Rp25,03 triliun digunakan untuk pembangunan dan peningkatan 2.206 liter/detik SPAM, sistem pengelolaan air limbah untuk 16.600 KK, sistem pengelolaan persampahan untuk 26.500 KK, penanganan 307 ha kawasan kumuh, penyelenggaraan bangunan gedung, antara lain gedung parkir motor dan kantin DPR RI, pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, olahraga dan pasar, seperti Renovasi Rumah SMA Taruna Nusantara, dan penataan kawasan.

Selain itu anggaran TA 2023 juga digunakan untuk membangun infrastruktur perumahan sebesar Rp6,98 triliun, meliputi pembangunan rumah susun 5.379 unit, rumah khusus 3.362 unit, bantuan rumah swadaya 145.000 unit yang tersebar di seluruh Indonesia melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), termasuk untuk mendukung Penanganan Kemiskinan Ekstrem, pembangunan 27.825 unit Prasarana Sarana Utilitas (PSU) untuk perumahan MBR tersebar di 34 provinsi, yakni 3 lokasi PSU berupa jalan akses perumahan dan 100 unit rumah inti tumbuh modular tahan gempa.

Pembangunan infrastruktur itu beberapa di antaranya sudah selesai dan diresmikan Presiden Joko Widodo.

Selain pembangunan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), pemerintah juga mengundang investasi asing dalam pembangunan infrastruktur, salah satunya untuk pembangunan sektor transportasi, misalnya kereta cepat.

Selain melakukan pembangunan infrastruktur fisik, pemerintah secara paralel juga melakukan pembangunan infrastruktur digital, termasuk pembangunan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Seluruh upaya yang dilakukan pemerintah itu tidak lain untuk mendorong kemajuan di Indonesia.

Tidak bisa dipungkiri pembangunan yang dilakukan pemerintahan Joko Widodo sepanjang 2023 membuka asa bagi bangsa untuk melakukan lompatan menjadi negara maju.

Bangsa Indonesia berharap pemimpin Indonesia berikutnya dapat meneruskan semangat yang diusung pemerintah saat ini, tentunya dengan kondisi yang jauh lebih baik di segala sektor. (ANTARA)