KPU Masifkan Pendidikan Politik Untuk Pemilih Pemilu 2029

Ketua KPU Kabupaten Purbalingga Zamaahsari di Purbalingga.-ANTARA FOTO-Jambi Independent j
PURBALINGGA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, memasifkan pendidikan politik bagi masyarakat untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu 2029.
"Ada beberapa segmen yang kami jadikan sasaran pendidikan politik, antara lain pemilih di daerah-daerah yang tingkat partisipasinya rendah, daerah terpencil. dan pemilih pemula di sekolah-sekolah," kata Ketua KPU Kabupaten Purbalingga Zamaahsari di Purbalingga, Minggu, 13 Juli 2025.
Ia mengakui di Purbalingga terdapat sejumlah wilayah yang tingkat partisipasi pemilihnya tergolong rendah dalam Pemilu 2024 dan Pilkada 2024, seperti Kecamatan Rembang.
Kendati demikian, dia mengatakan rendahnya tingkat partisipasi pemilih tersebut tidak terjadi di seluruh wilayah Kecamatan Rembang, melainkan di beberapa tempat pemungutan suara.
BACA JUGA:Cak Imin Sebut PKB Bisa Diartikan sebagai Partai Kebangkitan Barcelona
BACA JUGA:Gerindra Jambi: SAH Tekankan Kehadiran Partai di Tengah Rakyat, Baik Suka Maupun Duka
"Hampir semua kecamatan ada, cuma tidak semua tempat pemungutan suara, ada beberapa TPS yang kami indikasikan tingkat partisipasinya rendah," katanya menegaskan.
Menurut dia, pendidikan politik juga menyasar ke daerah-daerah terpencil, kalangan penyandang disabilitas, dan kaum marjinal.
Terkait dengan pendidikan politik bagi pemilih pemula khususnya kalangan pelajar, pihaknya sedang mendesain materi pendidikan politik yang menyasar pelajar sekolah menengah pertama maupun madrasah tsanawiyah yang merupakan calon pemilih pemula pada Pemilu 2029.
Dalam hal ini, kata dia, pendidikan politik bagi pelajar SMP tersebut nantinya akan menyasar siswa kelas 8 dan kelas 9.
"Cuma memang belum kami sosialisasikan di SMP-SMP. Yang kami lakukan itu biasanya kami diundang oleh kepala sekolah SMP untuk mengisi P5 (Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila)," katanya menegaskan.
Menurut dia, KPU Kabupaten Purbalingga berencana akan mulai memasifkan pendidikan politik bagi pelajar SMP/MTs di Purbalingga pada bulan Oktober 2025 karena saat ini masih fokus terhadap daerah-daerah yang tingkat partisipasinya rendah, daerah terpencil, penyandang disabilitas, dan kaum marjinal.
Kendati demikian, dia mengatakan pendidikan politik bagi pelajar sekolah menengah atas/kejuruan dan madrasah aliyah selama ini telah berjalan dengan menggandeng Musyarawah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Kabupaten Purbalingga.
"Pendidikan politik bagi pemilih pemula itu dilakukan karena kami juga ada kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dilakukan setiap bulan walaupun rekapitulasinya dilaksanakan tiga bulan sekali," katanya.
Ia mengatakan dua kegiatan tersebut saling berkaitan karena sesuai dengan perintah yang diamanahkan melalui Peraturan KPU RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).
Di sisi lain, pihaknya juga memiliki program pendidikan politik bagi masyarakat khususnya pemilih pemula.
"Visinya ketemu di sana, satu sisi kami melakukan pendidikan, di sisi lain kami juga berkoordinasi dengan desa/kelurahan untuk mendapatkan data warga yang meninggal dunia dan pindah domisili, sedangkan di sekolah-sekolah merupakan pemilih-pemilih baru," kata Zamaahsari. (*)