Warga Sorot Kinerja Kades Tarutung Kerinci, Diduga Mark Up Dana Desa 2024

Reporter: Saprial |

Editor: Surya Elviza |

Jumat , 18 Jul 2025 - 14:52

Dugaan Mark up dana desa-Foto : ilustrasi-Jambi Independent

Jika melihat data yang ada di Website desa yang dimasukkan oleh Kepala Desa tertanggal perubahan data pada 19 Desember 2024 maka, apa yang disampaikan warga benar.

Namun data yang dimasukkan oleh Kepala Desa dibantah oleh Kepala Desa sendiri bahwa data perubahan terakhir yang dimasukan Kepala Desa Tarutung dinyatakan tidak benar oleh Kepala Desa sendiri.

BACA JUGA:8 Merek Beras Diduga Bermasalah

Menurut Kepala Desa , data yang benar adalah data APBdes Murni 2024.

Menanggapi bahwa Kepala Desa memberikan data yang tidak benar di website, Kepala Dinas PMD Kerinci Sahril Hayadi, saat dimintai komentarnya mengatakan bahwa data di website itu harus benar.

"Data yang dimasukkan kepala desa di website itu data yang benar,”jelasnya

Kemudian dari informasi yang diperoleh media ini bahwa jika jika Kepala Desa memberikan data tidak benar, maka Kepala Desa dapat dikenai UU no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Kemudian Kepala Desa yang tidak menyampaikan data yang benar atau menyembunyikan informasi terkait penyaluran dana desa di website desa dapat dikenakan sanksi administratif bahkan pidana.

Sanksi itu diatur dalam beberapa peraturan perundangan-undangan terkait pengelolaan dana desa dan keterbukaan informasi publik.(*)

warga sorot kinerja kades tarutung kerinci,  diduga mark up dana desa 2024                            kerinci,jambikoran.com - warga tarutunga menyoroti kinerja kepala desa tarutung kecamatan batang merangin.
hal ini karena diduga dalam penggunaan dana desa tahun 2024 terjadi mark up anggaran pada beberapa kegiatan.
sebab, warga menduga anggaran kegiatan yang terlalu besar. sementara, dana yang dikeluarkan tidak sesuai realita di lapangan.  
beberapa kegiatan penggunaan dana desa yang disorot oleh warga diantaranya pada kegiatan penyelenggaraan posyandu dengan besar dana rp 42 juta.
baca juga:terlibat laka lantas di jalan lintas jambi-muarasabak, seorang pelajar mengalami cidera berat
baca juga:imigrasi jambi gencar awasi wna lewat operasi wira waspada 2025
kemudian pada kegiatan pembangunan dan rehabilitasi peningkatan air bersih milik desa yang anggaran cukup besar yakni rp 103 juta.
selanjutnya, pada kegiatan penanggulangan bencana sebesar rp 30 juta. warga menduga dalam tiga kegiatan desa ini,anggaran yang dikeluarkan terlalu besar dan diduga terjadi mark up anggaran. 
dari informasi yang disampaikan oleh salah seorang warga,jambi independent melakukan pengecekan melalui website desa tahun 2024.
pada data pembaruan data terakhir yang disampaikan kepala desa tahun 2024, ternyata benar adanya. 
baca juga:surya sentosa primatama akan gelar showroom event pada 19 juli 2025
baca juga:wawako diza: fiskal daerah terbatas, dukungan pemerintah pusat dorong keberhasilan pembangunan daerah
kepala desa tarutung, asmer, saat dikonfirmasi justru membantah data yang telah dilakukan perubahan olehnya.
asmer mengatakan data yang disampaikan salah. “kalau acuan data apbdes murni itu benar, tapi kalau acuan data apbdes perubahan salah. kita selaku kepala desa sudah menjalankan prosedur dan regulasi sesuai aturan yang berlaku,”jelasnya.
jika melihat data yang ada di website desa yang dimasukkan oleh kepala desa tertanggal perubahan data pada 19 desember 2024 maka, apa yang disampaikan warga benar.
namun data yang dimasukkan oleh kepala desa dibantah oleh kepala desa sendiri bahwa data perubahan terakhir yang dimasukan kepala desa tarutung dinyatakan tidak benar oleh kepala desa sendiri.
baca juga:honda forza tampil semakin berkelas, panel meter tft baru dan warna eksklusif
baca juga:8 merek beras diduga bermasalah
menurut kepala desa , data yang benar adalah data apbdes murni 2024.
menanggapi bahwa kepala desa memberikan data yang tidak benar di website, kepala dinas pmd kerinci sahril hayadi, saat dimintai komentarnya mengatakan bahwa data di website itu harus benar. 
"data yang dimasukkan kepala desa di website itu data yang benar,”jelasnya 
kemudian dari informasi yang diperoleh media ini bahwa jika jika kepala desa memberikan data tidak benar, maka kepala desa dapat dikenai  uu no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
baca juga:sekda a ridwan : festival muharram momentum muhasabah dan penguatan ukhuwah
baca juga:wawako diza: fiskal daerah terbatas, dukungan pemerintah pusat dorong keberhasilan pembangunan daerah
kemudian kepala desa yang tidak menyampaikan data yang benar atau menyembunyikan informasi terkait penyaluran dana desa  di website desa dapat dikenakan sanksi administratif bahkan pidana. 
sanksi itu diatur dalam beberapa peraturan perundangan-undangan terkait pengelolaan dana desa dan keterbukaan informasi publik.(*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Jambi Independent 19 Juli 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan