Golkar Minta Legislator Daerah Peka dan Mampu Merespons Bencana

JAKARTA,JAMBIKORAN.COM - Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan Partai Golkar, Zulfikar Arse Sadikin mengatakan bencana yang terjadi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, menjadi pengingat bahwa anggota Fraksi Partai Golkar DPRD harus memiliki sensitivitas tinggi, baik secara kemanusiaan maupun kelembagaan.

“Legislator daerah tidak hanya hadir saat masa kampanye atau agenda seremonial. Mereka dituntut mampu merespons bencana dengan cepat, tepat, dan berbasis kebutuhan masyarakat,” kata Zufikar dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Untuk memastikan hal itu Partai Golkar, menggelar Bimbingan Teknis Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi dan Kota/Kabupaten Tahap II Tahun 2025 yang digelar di Jakarta pada 10–12 Desember 2025.

Kegiatan tersebut secara khusus diarahkan untuk meningkatkan kepekaan dan kesiapsiagaan legislator daerah terhadap bencana yang tengah dialami masyarakat.

Zulfikar selaku Sekretaris Panitia Penyelenggara Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi dan Kota/Kabupaten, mengatakan para anggota DPRD Fraksi Golkar dibekali kemampuan untuk menyusun regulasi daerah yang berkaitan dengan mitigasi dan penanganan bencana, termasuk penyempurnaan Perda kebencanaan dan tata ruang yang adaptif terhadap risiko.

BACA JUGA:3 Makanan Beku yang Aman dan Kaya Nutrisi, Praktis Tanpa Khawatir

BACA JUGA:3 Makanan dengan Antioksidan Melimpah, Lindungi Tubuh dari Radikal Bebas

Kemudian mengalokasikan dan mencadangkan anggaran kontingensi kebencanaan di APBD agar pemerintah daerah dapat bergerak cepat ketika bencana melanda tanpa harus terhambat proses administratif yang panjang.

Bimtek tersebut juga memberikan peserta untuk memahami tata koordinasi penanganan bencana antara pemerintah daerah, lembaga nasional, dan elemen masyarakat.

Zufikar menegaskan bahwa Partai Golkar memandang isu kebencanaan sebagai mandat moral dan politik yang tidak bisa ditunda.

“Indonesia adalah negara rawan bencana. Legislator harus punya kapasitas yang memadai untuk melindungi rakyatnya, mulai dari pencegahan sampai pemulihan,” ujarnya.

Sebagai bentuk empati dan prioritas terhadap kondisi masyarakat, Panitia Bimtek memutuskan tidak mengikutsertakan anggota Fraksi Partai Golkar DPRD dari daerah yang sedang dilanda bencana, terutama Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

BACA JUGA:Peningkatan Kebutuhan BBM Saat Nataru 6 Persen, Pertamina Pastikan Stok BBM Jambi Aman

BACA JUGA:Bupati Aceh Selatan Diberhentikan Sementara