Fraksi Gerindra Sebut Kopdes Merah Putih Wujud Nyata Penerapan Ekonomi Pancasila

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI Budisatrio Djiwandono. -Antara/Jambi Independent-Jambi Independent j
JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI Budisatrio Djiwandono menyatakan dukungan terhadap lebih dari 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kopkel) Merah Putih yang diluncurkan Presiden RI Prabowo Subianto, Senin 21 Juli 2025, sebagai wujud nyata penerapan ekonomi Pancasila.
"Program ini merupakan wujud nyata penerapan ekonomi Pancasila, sekaligus refleksi dari visi besar Presiden Prabowo untuk mewujudkan pemerataan ekonomi dengan membangun perekonomian dari desa. Mulai dari pembukaan akses terhadap pasar, pembiayaan, hingga pemenuhan kebutuhan pokok dan infrastruktur dasar,” kata Budisatrio dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa, 22 Juli 2025.
Menurut dia, inisiatif ini merupakan langkah nyata untuk memperkuat ekonomi desa dengan memastikan masyarakat desa memiliki akses langsung terhadap pasar, pembiayaan, serta infrastruktur logistik dan kebutuhan dasar.
“Koperasi merupakan jawaban atas masalah ketimpangan struktural yang selama ini menghambat kemajuan desa. Warga desa dapat berhimpun untuk menerapkan sistem perekonomian dengan asas gotong royong dan kekeluargaan yang hasilnya dinikmati oleh seluruh anggota koperasi," ujarnya.
BACA JUGA:SAH Minta HKTI Himbau Perusahaan dan Masyarakat Tidak Membuka Lahan dengan Cara Membakar
BACA JUGA:KPU Sulsel Lanjutkan Program Grebeg Sekolah Usai Pemilu
Dia juga menilai koperasi bisa menjadi solusi atas masalah perekonomian struktural di desa yang disebabkan oleh rantai pasok yang tidak efisien, harga komoditas yang mahal, serta ketergantungan pada tengkulak dan pinjaman ilegal karena akses ke lembaga keuangan formal masih terbatas.
“Selama ini, petani, nelayan, dan pelaku usaha di desa sering dirugikan karena sistem rantai pasok yang tidak berpihak pada produsen kecil. Koperasi Desa Merah Putih dirancang untuk menyerap dan mengakomodir komoditas dari setiap pedesaan, serta menyediakan akses mendasar untuk menopang dan mendorong aktivitas perekonomian di desa tersebut,” ujarnya.
Dia menuturkan model Kopdes/Kopkel Merah Putih terdiri atas tujuh unit usaha inti, yaitu toko sembako, klinik desa, apotek, cold storage, layanan simpan pinjam, unit logistik, dan kantor koperasi.
"Semua unit tersebut terhubung langsung dengan BUMN strategis, seperti BULOG, Pertamina, Biofarma, dan Pupuk Indonesia," ujarnya.
Dengan sistem tersebut, menurut dia, warga desa diharapkan tidak lagi bergantung pada perantara yang seringkali merugikan, tetapi dapat mengakses kebutuhan pokok serta menjual hasil panen dengan harga yang baik.
“Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar unit usaha, tetapi merupakan wadah utama untuk membuat desa kita naik kelas, sejahtera, dan makmur. Ini merupakan wujud kehadiran negara dalam memperbaiki ketimpangan," katanya.
Dia pun menginstruksikan seluruh anggota Fraksi Gerindra untuk turut mengawal dan menyukseskan program tersebut.
"Saya juga telah menginstruksikan kepada seluruh anggota Fraksi Gerindra DPR RI untuk turut mengawal dan menyukseskan program ini agar berjalan tepat sasaran dalam menggerakkan ekonomi desa sesuai visi Presiden,” kata dia.
Sebelumnya, Senin 21 Juli 2025, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan kelembagaan 80 ribu unit Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di Desa Bentangan, Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.
Dalam sambutannya, Prabowo mengatakan peluncuran 80 ribu koperasi desa dan kelurahan ini sebagai upaya untuk memangkas rantai distribusi yang panjang.
Koperasi tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan para petani, peternak, dan nelayan.
Koperasi-koperasi itu nantinya memiliki berbagai unit usaha, seperti gerai sembako, LPG, pupuk bersubsidi, klinik dan apotek desa, pergudangan, logistik, hingga unit simpan pinjam.
Selain bisnis usaha tersebut, koperasi tersebut juga didorong untuk melakukan kegiatan bisnis sesuai potensi desa masing-masing.
Pemerintah meyakini koperasi juga berpotensi menjadi offtaker dari seluruh produk yang dihasilkan masyarakat desa.
Selain unit-unit koperasi yang telah terbentuk, pemerintah juga telah menyiapkan 108 koperasi percontohan yang diharapkan dapat menjadi model bagi desa-desa lainnya.
Mulai 22 Juli 2025, koperasi percontohan tersebut telah dapat mengakses pembiayaan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari bank-bank Himbara. (*/Viz)