Pembangunan Wisata Harus Punya Masterplan, Edminudin: Tanpa Masterplan, Kerinci Tak Bisa Jadi Ikon Wisata

WISATA: Danau Kerinci, salah satu objek wisata di Kabupaten Kerinci.-IST/JAMBI INDEPENDENT-Jambi Independent

JAMBI - Upaya pembangunan sektor pariwisata di Provinsi Jambi. khususnya Kabupaten Kerinci, dinilai tidak akan efektif tanpa adanya masterplan (rencana induk) yang jelas dan terintegrasi antar wilayah. 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi, Edminudin mengatakan, pentingnya peran pemerintah Provinsi Jambi dalam perencanaan pembangunan.

Menurutnya, keberadaan master plan menjadi prasyarat mutlak dalam merancang pembangunan, baik dari sisi infrastruktur jalan, akses darat, hingga konektivitas antardaerah wisata. 

Ia menyebutkan, tanpa adanya rencana induk yang terukur, branding wisata seperti yang selama ini digaungkan di Kerinci, hanya akan menjadi wacana kosong.

BACA JUGA:BPPRD Kota Jambi Terjunkan Tim Profesional Uji Kepatuhan Era Baru Pengawasan Pajak Dimulai

BACA JUGA:9 Desa Belum Miliki Sekolah PAUD Di Kabupaten Muaro Jambi

"Kalau tanpa ada masterplan, ngomong kosong saja untuk membangun. Bahwa Kerinci itu branding wisata, itu bohong kalau tidak didukung rencana yang konkret," tegasnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan pentingnya sinergi antar wilayah wisata di Jambi, seperti Candi Muaro Jambi, Geopark Merangin, dan kawasan wisata Kerinci. 

Adapun, ketiga titik destinasi tersebut, harus saling terhubung dalam satu alur perjalanan yang menarik bagi wisatawan, termasuk wisatawan mancanegara.

"Setelah wisatawan ke Candi Muaro Jambi, bagaimana mereka tertarik ke Geopark Merangin, lalu ke Kerinci sebagai ikon wisata Jambi. Ini harus terhubung, tidak bisa berdiri sendiri," jelasnya.

Edminudin, mengungkap bahwa di tahun 2017, sebenarnya pernah diluncurkan program dari Kementerian yang mendukung pengembangan wisata. Namun, karena tidak adanya kesiapan rencana dari pemerintah daerah, dana tersebut justru kembali ke pusat.

"Ini menunjukkan bahwa masterplan itu sangat penting. Dan seharusnya disusun oleh provinsi dengan melibatkan seluruh kabupaten/kota," ungkapnya. (cr01/enn)

 

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan