Demo PLTA Kerinci Ricuh Bentrok, Polisi Tembakkan Gas Air Mata

BENTROK: Aksi dorong-dorongan antara pendemo dan polisi.-IST/JAMBI INDEPENDENT-Jambi Independent
KERINCI – Ribuan warga dari dua desa di Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci, memblokade pintu masuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Merangin di Sungai Tanjung Merindu, Kamis (21/8). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap aktivitas pengerukan sungai yang dinilai merugikan masyarakat, karena persoalan ganti rugi lahan belum diselesaikan.
Sejak Kamis pagi, massa yang mayoritas berasal dari Desa Pulau Pandan dan Karang Pandan mendatangi area proyek PLTA di sekitar jembatan Tanjung Merindu. Mereka menghadang pintu masuk proyek sambil berorasi menuntut perusahaan segera membayar kompensasi lahan yang terdampak.
Menurut warga, pembangunan PLTA mengancam lahan, lingkungan, serta sumber penghidupan nelayan sungai setempat.
BACA JUGA:Bawaslu Gorontalo Utara Susun Kajian Awal Penanganan Pelanggaran
BACA JUGA:DPD PAN Tanjabbar Gelar Pembagian Sembako Serentak Dalam Rangka HUT PAN ke-27
“Hari ini ribuan warga turun, menolak PLTA melanjutkan pengerukan sungai sebelum ganti rugi diselesaikan. Ini tempat nelayan cari ikan,” ujar salah seorang warga kepada wartawan.
Situasi aksi yang semula berjalan dengan orasi berubah memanas ketika aparat kepolisian mencoba membubarkan massa. Dorong-dorongan tak terelakkan hingga akhirnya polisi melepaskan tembakan gas air mata untuk membubarkan kerumunan.
Tindakan aparat justru memicu kemarahan warga. Massa kemudian membalas dengan melempari batu ke arah barisan polisi yang melakukan penjagaan di pintu proyek. Kericuhan pun pecah dan membuat suasana semakin tak terkendali.
Dalam sebuah siaran langsung di media sosial, seorang warga bernama Erniati Aidil menyuarakan penolakannya terhadap proyek tersebut.
“Tanah ini bukan milik pribadi, tapi milik rakyat, Pak,” katanya lantang.
Penolakan warga terhadap pembangunan PLTA Batang Merangin ini bukan kali pertama terjadi. Warga menegaskan aksi akan terus berlanjut sampai hak mereka terkait kompensasi lahan benar-benar dipenuhi pihak perusahaan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak perusahaan maupun pemerintah daerah terkait tuntutan warga maupun insiden bentrokan dengan aparat keamanan. (sap/enn)