Lima Yayasan Terafiliasi NII Dibekukan, Operasi Kotak Amal dalam Pengawasan

MUARO JAMBI - Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi bersama Tim Terpadu (Timdu), yang di dalamnya termasuk Densus 88, telah mengambil langkah tegas terhadap sejumlah organisasi masyarakat (Ormas) atau yayasan yang diduga terafiliasi dengan Negara Islam Indonesia (NII). 

Langkah ini merupakan tindak lanjut dari hasil rapat koordinasi yang dilaksanakan sebelumnya.

Berdasarkan hasil investigasi tim, teridentifikasi lima yayasan yang memiliki keterkaitan dengan jaringan NII. 

Dari lima yayasan tersebut, dua diketahui memiliki izin operasional, satu tidak aktif beroperasi, dan dua lainnya belum pernah mendapatkan izin operasional.

BACA JUGA:Status Siaga Karhutla hingga Oktober 2025, BPBD Batang Hari : Musim Kemarau Masih Panjang

BACA JUGA: Merangin Semarakkan Global Tiger Day 2025, Bupati HM Syukur Tekankan Pentingnya Konservasi Harimau Sumatera

Plt Kaban Kesbangpol Muaro Jambi, Taufik Hidayat menyebutkan, sebagai bagian dari upaya penindakan, dua yayasan yang sebelumnya telah memperoleh izin operasional resmi dicabut izinnya. Sementara tiga ormas lainnya, yang belum mengantongi izin atau tidak aktif, ditutup secara resmi oleh tim terpadu. Penutupan dilakukan langsung oleh Bupati Muaro Jambi bersama tim gabungan beberapa waktu lalu.

Wilayah yang menjadi lokasi penindakan meliputi Kecamatan Mestong, Jaluko, dan Sungai Bahar. Langkah ini juga melibatkan Dinas Sosial yang turut mendukung melalui evaluasi dan peninjauan izin operasional yayasan di wilayah tersebut.

Dalam pengembangan kasus, ditemukan juga aktivitas pengumpulan dana melalui penyebaran kotak amal. Pemerintah daerah menyatakan bahwa kotak-kotak amal tersebut telah dipantau dan beberapa di antaranya telah diamankan.

"Pemerintah akan terus meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas pengumpulan dana yang tidak jelas asal-usul dan penggunaannya. Ini demi menjaga ketertiban serta mencegah masuknya paham-paham yang bertentangan dengan ideologi negara," katanya.

Langkah-langkah lanjutan akan terus dilakukan oleh tim terpadu, termasuk pendalaman terhadap aliran dana, penyuluhan kepada masyarakat, dan koordinasi lintas sektoral guna memastikan Kabupaten Mawarajami tetap aman dari pengaruh kelompok-kelompok radikal. (Jun/Viz)