DPR Cabut Kebijakan Besaran Tunjangan, Moratorium Kunker ke Luar Negeri

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memastikan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan mencabut sejumlah kebijakannya yang menuai kontroversi.

Dua di antaranya adalah kebijakan terkait besaran tunjangan anggota DPR serta moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.

“Pimpinan DPR sudah menyampaikan bahwa akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan, termasuk soal tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja luar negeri,” ujar Prabowo dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Minggu (31/8).

Prabowo juga mengungkapkan, para ketua umum partai politik telah menindak tegas kadernya di parlemen.

BACA JUGA:Lima Anggota DPR RI Diberhentikan, Jadi Pemantik Kemarahan Rakyat Indonesia

BACA JUGA:Dinas PUPR Gelar Jalan Santai dan Senam Sehat Berkah Madani, Sambut HUT Tanjab Barat ke-60 dan HUT RI ke-80

Sejak Senin 1 September 2025 anggota DPR yang menyampaikan pernyataan keliru sudah dikenakan sanksi internal masing-masing partai.

Sebelumnya, gelombang aksi massa pecah di berbagai kota sejak 25–30 Agustus 2025. Ribuan buruh dan mahasiswa turun ke jalan menolak kenaikan tunjangan DPR.

Unjuk rasa yang semula berlangsung damai berubah ricuh setelah aparat bentrok dengan mahasiswa di sekitar kompleks parlemen.

Kericuhan meluas hingga kawasan Senayan, Pejompongan, dan Bendungan Hilir, menimbulkan kerusakan fasilitas umum.

Puncaknya, seorang driver ojek online, Affan Kurniawan, tewas tertabrak kendaraan taktis Brimob pada malam hari. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menyampaikan permintaan maaf dan berjanji menindak tegas oknum yang terlibat.

Demo 28 Agustus 2025 juga terus berlanjut hingga 30 Agustus 2025 di sejumlah daerah di Indonesia khususnya di Mako Brimob Kwitang dan depan gedung DPR. Di sisi lain, sejumlah anggota DPR juga sudah dinonaktifkan. 

Mereka melukai hati rakyat dengan sikap dan pernyataannya yang tidak empati terkait gaji DPR dan tunjangan fantastis hingga hidup flexing. (*)