HKTI Jambi, SAH Dukung Satgas Khusus Pemberantasan Penyelundupan Benih Lobster

JAMBI  – Ketua Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPD HKTI) Provinsi Jambi, Dr. Ir. H. A.R. Sutan Adil Hendra, MM, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto yang akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Khusus pemberantasan penyelundupan benih bening lobster (BBL).

Menurutnya, keputusan Presiden tersebut sangat tepat, mengingat Jambi menjadi salah satu jalur utama penyelundupan, khususnya di wilayah Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur. "Selama ini mafia penyelundupan benih bening lobster merugikan nelayan dan petani tambak kita. Potensi besar untuk budidaya di dalam negeri hilang karena praktik ilegal yang melibatkan jalur darat, laut, hingga udara," ujarnya di Jambi, Senin 15 September 2025.

Sutan Adil Hendra menegaskan, penyelundupan BBL bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah ekonomi kerakyatan. Lobster yang diselundupkan ke luar negeri membuat nelayan Jambi kehilangan nilai tambah dari budidaya, sementara negara dirugikan miliaran rupiah setiap tahun. "Jika benih itu bisa dibudidayakan di sini, masyarakat pesisir kita akan lebih sejahtera. Tapi karena diselundupkan, yang untung hanya segelintir mafia," tegasnya.

BACA JUGA:Golkar Usulkan Pengendalian Kartu SIM, Untuk Perkuat Pembatasan Medsos

BACA JUGA:Batang Hari Jadi Pusat Gerakan Penanaman Padi Serentak se-Provinsi Jambi

Ia juga menyebut, keberadaan Satgas lintas lembaga yang melibatkan TNI, Polri, Bakamla, Kejaksaan, hingga Kementerian Kelautan dan Perikanan akan memperkuat pengawasan. Namun, ia mengingatkan agar pemerintah memastikan alokasi anggaran memadai untuk operasi di lapangan, terutama di jalur darat yang selama ini sering menjadi celah.

Sebagai Ketua DPD HKTI Jambi, ia menyerukan agar petani dan nelayan di wilayah pesisir mendukung langkah pemerintah dengan tidak terlibat dalam praktik ilegal. Sebaliknya, mereka didorong beralih ke pola usaha budidaya yang legal, modern, dan berkelanjutan. "HKTI siap mendampingi nelayan dan petani tambak Jambi agar bisa mendapatkan manfaat ekonomi yang jauh lebih besar, tanpa harus terjerat jaringan ilegal," tutupnya. (Enn/Viz)