Fraksi PDIP Jamin Tindaklanjuti Konflik Lahan, Rugikan Warga di Sumut

JAKARTA - Fraksi PDIP DPR RI menjamin bakal menindaklanjuti konflik lahan dan kerusakan lingkungan yang merugikan warga lokal maupun warga adat di wilayah Sihaporas dan Dairi, Sumatera Utara (Sumut).

Anggota Fraksi PDIP DPR RI Bane Raja Manalu menjelaskan bahwa masyarakat di wilayah Sihaporas mengalami kekerasan saat mempertahankan tanahnya saat berkonflik dengan sebuah perusahaan bernama PT Toba Pulp Lestari (TPL). Selain itu, masyarakat juga kehilangan mata pencaharian akibat konflik lahan tersebut.

"Ada ibu-ibu yang saya temui langsung, badannya lebam-lebam kena pukul. Motivasi mereka bukan untuk kaya raya, tetapi untuk hidup di atas tanah yang mereka miliki turun-temurun,” kata Bane saat menerima audiensi dari warga Sihaporas dan Dairi di kompleks parlemen, Jakarta, Senin, 29 September 2025.

Di sisi lain, dia pun mengungkapkan bahwa ada petugas pengamanan yang menggunakan perlengkapan mirip aparat dalam kekerasan itu. Artinya, kata dia, pihak tersebut diduga tidak bermaksud datang dengan damai.

BACA JUGA:PKKMB Sastra Indonesia UNJA 2025: Wujudkan Mahasiswa Baru yang Aktif, Kreatif, dan Unggul

BACA JUGA:Santri di Muarojambi Meninggal dengan Luka-Luka, Polisi dan Kemenag Telusuri Dugaan Kekerasan di Ponpes

“Saya pertama kali melihat videonya, saya kira polisi. Tapi ternyata pihak keamanan perusahaan datang lengkap dengan tameng pengaman. Artinya mereka sejak awal punya intensi berbeda,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XII DPR Dony Maryadi Oekon juga merespons atas permasalahan lahan yang terjadi di wilayah Dairi oleh PT Gruti. Menurut dia, masalah lahan itu tidak memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang jelas.

Jika tidak memiliki Amdal, menurut dia, lahan itu harus disegel dan tidak boleh ada operasional di lokasi tersebut.

"Kalau memang betul tidak ada Amdal-nya, ya memang itu harus kita segel, harus kita tutup. Bukan mencabut izin, karena memang kalau tidak ada amdal izinnya tidak keluar,” kata Dony.

Adapun DPR RI berencana untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait Reformasi Agraria. Dony pun mengatakan bahwa berbagai permasalahan lahan di Sumatera Utara itu berpotensi untuk menjadi bahan pembahasan di Pansus.

“Ini memang masalah lintas sektor, dan hari ini begitu masuk, ini menjadi kewajiban kita untuk memperjuangkan," katanya.