Penyesuaian TKD Tak Ganggu Pelayanan Dasar

Reporter: Antara |

Editor: Jennifer Agustia |

Minggu , 05 Oct 2025 - 18:30

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto.-Ist/Jambi Independent-Jambi Independent

“Jadi pada intinya kami mendengar dan merasakan dan berkoordinasi intens dengan Kementerian Keuangan untuk memastikan bahwa 2026 itu teman-teman di daerah tidak terlalu terdampak secara signifikan,” jelas Bima.

Selain menyoroti penyesuaian TKD, ia juga menyampaikan empat arahan penting yang selama ini ditekankan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) kepada Pemda.

Pertama, optimalisasi belanja daerah agar lebih ditingkatkan. Kedua, mendorong inovasi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat. Ketiga, pemanfaatan program strategis nasional untuk mendukung pertumbuhan di daerah.

Keempat, peningkatan kemudahan berusaha sebagai langkah strategis mendorong iklim investasi.

Turut hadir dalam forum tersebut sejumlah anggota Komisi II DPR RI di antaranya Deddy Yevri Hanteru Sitorus, Giri Ramanda N. Kiemas, Azis Subekti, dan Ahmad Heryawan.

Selain itu, hadir pula Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Makhruzi Rahman, Gubernur Kalimantan Utara Zainal Paliwang, Wali Kota Tarakan Khairul, Bupati Nunukan Irwan Sabri, serta pejabat terkait lainnya.

penyesuaian tkd tak ganggu pelayanan dasar                             jakarta - wakil menteri dalam negeri (wamendagri) bima arya sugiarto menegaskan bahwa penyesuaian transfer ke daerah (tkd) yang dilakukan pemerintah pusat, tidak akan mengganggu pelayanan dasar masyarakat.
ia memastikan, kebijakan tersebut tetap berlandaskan pada komitmen menjaga standar pelayanan minimal (spm) di setiap daerah.
menurut bima, pemerintah pusat melalui kemendagri dan kementerian keuangan, tengah menghitung ulang kemampuan fiskal masing-masing daerah agar realokasi anggaran tidak menurunkan kualitas layanan publik.
“kami mendengar, menghitung, dan memastikan program-program dasar seperti kesehatan dan pendidikan tetap berjalan optimal,” ujarnya, minggu (5/10).
baca juga:satu pppk resmi mengundurkan diri 
baca juga:al haris dorong koperasi merah putih cepat beroperasi, agar bisa layani masyarakat penuhi kebutuhannya
bima juga menegaskan, kemendagri akan terus membuka ruang dialog dengan kepala daerah guna menyesuaikan kebutuhan lapangan.
dengan begitu, pemerintah daerah tetap dapat menjalankan kewajibannya tanpa terdampak signifikan oleh penyesuaian tkd pada tahun anggaran 2026.
namun, kementerian dalam negeri (kemendagri) tetap mendengar berbagai pandangan dari kepala daerah tentang kondisi daerahnya masing-masing sebagai bahan pertimbangan.
ia menjelaskan, kemendagri menghitung kemampuan fiskal masing-masing daerah ketika dilakukan penyesuaian tkd.
hal ini diperlukan agar pemerintah pusat memahami berapa jumlah anggaran yang dibutuhkan agar seluruh pemda tetap bisa menjalankan spm.
ia menerangkan, melalui kajian bersama, kemendagri dan kementerian keuangan menyepakati adanya penambahan dukungan tkd.
tambahan ini bertujuan agar seluruh pemda tetap bisa menjalankan program wajib yang mendasar, seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan. meski demikian, bima menekankan bahwa tambahan tersebut baru mencakup kebutuhan dasar
pemerintah pusat hingga saat ini masih melakukan pemetaan lebih lanjut terhadap kebutuhan infrastruktur dan program strategis lain yang dapat disinergikan dengan pemda.
“jadi pada intinya kami mendengar dan merasakan dan berkoordinasi intens dengan kementerian keuangan untuk memastikan bahwa 2026 itu teman-teman di daerah tidak terlalu terdampak secara signifikan,” jelas bima.
selain menyoroti penyesuaian tkd, ia juga menyampaikan empat arahan penting yang selama ini ditekankan menteri dalam negeri (mendagri) kepada pemda.
pertama, optimalisasi belanja daerah agar lebih ditingkatkan. kedua, mendorong inovasi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (pad) tanpa membebani masyarakat. ketiga, pemanfaatan program strategis nasional untuk mendukung pertumbuhan di daerah.
keempat, peningkatan kemudahan berusaha sebagai langkah strategis mendorong iklim investasi.
turut hadir dalam forum tersebut sejumlah anggota komisi ii dpr ri di antaranya deddy yevri hanteru sitorus, giri ramanda n. kiemas, azis subekti, dan ahmad heryawan.
selain itu, hadir pula sekretaris badan nasional pengelola perbatasan (bnpp) makhruzi rahman, gubernur kalimantan utara zainal paliwang, wali kota tarakan khairul, bupati nunukan irwan sabri, serta pejabat terkait lainnya.