Pemprov Jambi Genjot Pajak Alat Berat

Reporter: Jennifer Agustia |

Editor: Jennifer Agustia |

Senin , 06 Oct 2025 - 19:54

Sekda Provinsi Jambi, Sudirman.-DOK/JAMBI INDEPENDENT-Jambi Independent

"Kalau tahun ini, triwulan terakhir mungkin Rp 100 hingga 200 miliar untuk penarikan pajak alat berat," jelasnya.

Namun untuk target pendapatan pajak alat berat pada Tahun 2026, Sekda Sudirman mengakui belum bisa memprediksi. Karena akan mengevaluasi terlebih dahulu target pendapatan triwulan terakhir Tahun 2025 ini.

"Sembari kita melihat evaluasi triwulan terakhir ini ya, baru bisa menargetkan Tahun 2026. Tapi ancang-ancang sudah bisa kita hitung, tapi lebih realistis setelah melihat triwulan terakhir nanti," sebutnya.

Sudirman mengungkapkan, bahwa penurunan APBD ini juga berdampak terhadap program-program pembangunan yang menggunakan dana tersebut.

"Pasti, ketika anggaran berkurang pasti berdampak. Oleh karena itu salah satu upaya, kita harus mencari PAD yang baru," jelas.

Walaupun sedang mencari PAD baru, Sudirman memastikan tidak akan membebani masyarakat.

"Karena kondisi masyarakat juga sedang mengalami hal yang tidak mudah," ungkapnya.

Sudirman menambahkan, efisiensi seperti saat ini juga, program dan kegiatan akan mengalami pemangkasan, baik itu bidang kesehatan maupun pendidikan.

"Bidang apapun itu, dan bantuan yang bersifat khusus akan mengalami penurunan, hibah juga mengalami penurunan. Jadi ini dampak yang tidak bisa kita hindari," pungkasnya. (cr01/enn)

pemprov jambi genjot pajak alat berat                            jambi - terpangkasnya anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) provinsi jambi hingga rp 1,5 triliun, memaksa pemerintah daerah berpikir keras mencari sumber-sumber pendapatan baru. 
di tengah tekanan yang semakin berat, pemerintah provinsi (pemprov) jambi kini mulai berburu potensi pendapatan asli daerah (pad) dari sektor pajak alat berat.
sekretaris daerah (sekda) provinsi jambi sudirman mengatakan, bahwa penurunan apbd ada banyak faktor, salah satunya penurunan dari dana alokasi khusus (dak) yang semestinya diterima oleh provinsi dari pusat. 
kemudian, penurunan dana alokasi umum (dau) dan juga penurunan dana bagi hasil (dbh). apabila diverifikasi, kurang lebih rp 1,5 triliun yang harus mengalami pengurangan bagi daerah. 
baca juga:gencarkan sosialisasi pengelolaan sampah
baca juga:tiga alat bedah syaraf sedang diperbaiki
"oleh karena itu, kita memang harus mulai mengencangkan ikat pinggang," kata sekda sudirman, senin (6/10). 
sudirman menyampaikan, akibat penurunan apbd provinsi jambi itu, juga akan berdampak pada program dan kegiatan. seperti penyaluran hibah dan penyaluran bantuan keuangan. 
"karena itu, kita juga harus berupaya untuk mencari sumber-sumber pendapatan asli daerah (pad) yang baru," katanya. 
adapun, sumber pendapatan baru tersebut adalah pajak alat berat.
“pada tanggal 1 oktober 2026 telah dikeluarkan peraturan gubernur (pergub) tentang standard operating procedure (sop) untuk penarikan pajak alat berat,” kata sudirman. 
dengan dikeluarkan pergub tersebut, pemprov jambi sudah bisa menarik pajak alat berat. pemprov juga telah menginventarisir perusahaan-perusahaan mana saja yang punya kewajiban untuk menyelesaikan pajak alat berat. 
"salah satunya itu pajak alat berat, kita sudah mendorong untuk kita realisasikan pendapatannya di triwulan terakhir dan juga untuk tahun 2026," kata sudirman. 
sudirman menyebutkan, bahwa target pendapatan dari pajak alat berat dalam triwulan terakhir sebesar rp 100 hingga 200 miliar. 
"kalau tahun ini, triwulan terakhir mungkin rp 100 hingga 200 miliar untuk penarikan pajak alat berat," jelasnya. 
namun untuk target pendapatan pajak alat berat pada tahun 2026, sekda sudirman mengakui belum bisa memprediksi. karena akan mengevaluasi terlebih dahulu target pendapatan triwulan terakhir tahun 2025 ini. 
"sembari kita melihat evaluasi triwulan terakhir ini ya, baru bisa menargetkan tahun 2026. tapi ancang-ancang sudah bisa kita hitung, tapi lebih realistis setelah melihat triwulan terakhir nanti," sebutnya.
sudirman mengungkapkan, bahwa penurunan apbd ini juga berdampak terhadap program-program pembangunan yang menggunakan dana tersebut. 
"pasti, ketika anggaran berkurang pasti berdampak. oleh karena itu salah satu upaya, kita harus mencari pad yang baru," jelas. 
walaupun sedang mencari pad baru, sudirman memastikan tidak akan membebani masyarakat. 
"karena kondisi masyarakat juga sedang mengalami hal yang tidak mudah," ungkapnya. 
sudirman menambahkan, efisiensi seperti saat ini juga, program dan kegiatan akan mengalami pemangkasan, baik itu bidang kesehatan maupun pendidikan. 
"bidang apapun itu, dan bantuan yang bersifat khusus akan mengalami penurunan, hibah juga mengalami penurunan. jadi ini dampak yang tidak bisa kita hindari," pungkasnya. (cr01/enn)