Rakornas TPAKD 2025: Wali Kota Jambi Siap Sinergikan Program Akses Keuangan Daerah

Wali Kota Jambi Hadiri Rakornas TPAKD 2025, Dorong Akses Keuangan Daerah--
JAMBI, JAMBIKORAN.COM - Walikota Jambi, Dr dr H Maulana, MKM, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2025, yang digelar di Ballroom Danarote, Balai Kartini, Jakarta, Jumat (10/10/2025).
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI ini mengusung tema "Memperkuat Ketahanan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Akses Keuangan Daerah".
Rakornas ini juga merupakan bentuk sinergi antara OJK dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memperkuat strategi dan arah kebijakan TPAKD tahun 2026.
Dalam pernyataannya, Wali Kota Jambi, Maulana menyampaikan bahwa, peningkatan akses keuangan di daerah menjadi kunci dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.
“TPAKD merupakan forum strategis yang membantu pemerintah daerah dalam mengatasi keterbatasan akses masyarakat terhadap layanan keuangan," sebutnya.
"Dengan sinergi yang kuat antara pusat dan daerah, kita dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif,” ujar Wali Kota.
Ia juga menyambut baik arahan-arahan yang diberikan oleh tokoh-tokoh nasional dalam forum tersebut, seperti Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, serta perwakilan dari Menteri Dalam Negeri dan pejabat OJK lainnya.
“Kami akan terus mendorong program inklusi keuangan di Kota Jambi, termasuk pemberdayaan UMKM, digitalisasi keuangan, dan edukasi literasi keuangan kepada masyarakat,” tambahnya.
Wali Kota Jambi hadir bersama sejumlah pejabat Pemerintah Kota Jambi, di antaranya, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD), Plt. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Jambi.
Rakornas TPAKD 2025 ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menciptakan ekosistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.(*)