9 Fakta Terungkap dalam Sidang Korupsi PT PAL

Reporter: Jennifer Agustia |

Editor: Jennifer Agustia |

Selasa , 14 Oct 2025 - 19:45

SIDANG: Sidang lanjutan perkara korupsi PT PAL.-Ist/Jambi Independent-Jambi Independent

Sementara kuasa hukum Viktor Gunawan dan Rais Gunawan menanyakan kepada Arief terkait hubungan antara PT Prosympac dengan PT PAL.

"Perusahaan itu bekerja sama," kata Arief.

Soal posisi Wendy apakah berada di PT Prosympac atau tidak, Arief menyebut Wendy tidak ada di PT Prosympac.

Lalu, kuasa hukum bertanya alasan Arief keluar dari PT PAL.

Arief menjawab itu karena tidak sejalan dengan pengelolaan perusahaan oleh Viktor Gunawan dan Begawan Kamto.

"Sebab mereka menggunakan mindset pengelolaan hotel, sedangkan PT PAL mengelola sawit," ujarnya.

Terkait modal, Arief menerangkan bahwa 90 persen modal dikelola Begawan Kamto.

Arief juga ditanya soal alasan perusahaan ingin di-take over.

"Saya menawarkan ke Viktor dan Begawan, sebab Pak Wendy ingin menjual sahamnya,” jawabnya.

Selanjutnya, Peralihan PT PAL. Sebelumnya, dalam sidang eksepsi atas dakwaan, kuasa hukum Wendy Haryanto menilai dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) dalam perkara korupsi kredit investasi dan modal kerja PT Prosympac Agro Lestari (PAL) salah sasaran.

Mereka menyebut dakwaan tersebut mengandung error in persona karena Wendy sudah tidak lagi menjadi pengurus perusahaan saat kasus terjadi.

Hal itu disampaikan tim kuasa hukum Wendy dari Law Firm NR & Partners saat membacakan eksepsi di hadapan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi, Kamis (12/9).

Menurut Nurdin Sipayung, satu di antara kuasa hukum, Wendy sudah tidak menjabat Direktur PT PAL sejak Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa pada 12 November 2018.

Dalam RUPS tersebut, posisi Direktur Utama beralih kepada Victor Gunawan, sementara Komisaris Utama dijabat Bengawan Kamto dan Arief Rochman.

“Sejak perubahan pengurus itu, klien kami sudah tidak lagi memiliki kewenangan maupun tanggung jawab atas perusahaan, termasuk terkait utang dan pengajuan kredit,” kata Nurdin.

9 fakta terungkap dalam sidang korupsi pt pal                            jambi - sejumlah fakta telah terungkap dalam rangkaian sidang kasus dugaan korupsi kredit investasi dan modal kerja pt prosympac agro lestari (pal), di pengadilan tindak pidana korupsi jambi.
pertama, perihal pembentukan pt prosympac. dalam sidang rabu (8/10) pekan lalu, komisaris pt pal arief rohman dan cris onei hercuantoro dari pt prosympac selaku saksi menuturkan proses pendirian pt prosympac.
saat ditanya jaksa penuntut umum (jpu), arief rohman menjelaskan pt prosympac berdiri pada 2012.
"berdiri 17 oktober 2012 berdasarkan akta pendirian,” katanya.
baca juga:korban meninggal sebelum tiba di rs, kasus pembunuhan menggunakan racun sianida 
baca juga:sumur minyak rakyat segera dilegalkan, al haris: harga yang kita minta akan menguntungkan masyarakat
ada 2-3 kali pertemuan dengan wendy haryanto. 
"dalam pertemuan itu, pak wendy tertarik dengan pt prosympac dan mau bekerja sama. selanjutnya, diundang ke medan," ujar arief.
kemudian, pt pal terbentuk pada 2014. 
"komposisi sahamnya, saya 45 persen, sisanya pak wendy," kata arief.
dia juga menjelaskan pembangunan pabrik kelapa sawit dilakukan pt dml dan pt dpl. "pt prosympac approve, sebab kata pak wendy, aman,” kata arief.
perizinan. dalam sidang tersebut, kuasa hukum wendy, roni sianturi, mencecar enam saksi yang dihadirkan dalam sidang. saksi itu adalah erly dari pt bina sawit selaku buyer; hariyanto dari pt ktn selaku buyer; muhammad zuharman, kepala dinas penanaman modal dan pelayananan terpadu satu pintu (dpmptsp) kabupaten muaro jambi; nurhadi, pengurus kud karya maju; subroto, pengurus kud makarti; dan slamet hariyanto, pengurus kud manggar jaya.
roni sianturi mencecar zurahman kepala dpmptsp zuharman soal legalitas izin usaha perkebunan untuk pengolahan (iup-p) kelapa sawit pt pal yang diterbitkan pada 2015.
"ada. iup itu asli dan sah," jawab zurahman.
kemudian, faktar kedua kud diuntungkan. perihal sumber tandan buah segar (tbs) sawit, saksi arief rohman menyebut pasokannya berasal dari tujuh koperasi unit desa (kud).
roni pun bertanya kepada saksi nurhadi selaku pengurus kud karya maju terkait kewajiban penjualan tbs sawit.
"bebas menjual kepada perusahaan mana. karena pt bgr kurang menjanjikan, maka boleh menjual ke pt pal," ujar nurhadi.
nurhadi lalu dicecar soal kedekatan kelompok tani dengan perusahaan kelapa sawit. 
"sebagian ke pt pal, sebab dapat keuntungan dari penjualan. ada juga yang dekat dengan perusahaan lain," jawabnya.
pertanyaan serupa dilontarkan kuasa hukum kepada saksi slamet, pengurus kud manggar jaya.
slamet menjawab pihaknya pernah memasok tbs sawit ke pt pal. "pernah. kisaran 2017 sampai 2018 memasok ke pt pal," ujarnya.
selanjutnya, tidak ada tunggakan. kuasa hukum wendy haryanto melanjutkan pertanyaan kepada dua saksi lain yang merupakan pembeli tbs sawit pt pal, yaitu erly dan hariyanto.
saat ditanya mengenai komunikasi dengan pt pal, erly menjawab berkomunikasi dengan wendy.
"sistemnya melalui ponsel. deal penjualan, ada kontraknya. setiap kontrak itu berbeda-beda," katanya.
kontrak tersebut sudah diserahkan kepada penyidik. kemudian, kontrak itu diverifikasi secara langsung oleh erly dan kuasa hukum wendy di meja majelis hakim.
berikutnya, kuasa hukum wendy bertanya terkait adakah tunggakan pembayaran antara pt pal dengan perusahaan erly.
"tidak ada tunggakan (pembayaran dari pt pal ke perusahaan erly)," jawab erly.
hal senada soal kontrak juga ditanyakan kuasa hukum wendy kepada hariyanto.
hariyanto memastikan kontrak tersebut ada dan sudah diserahkan kepada penyidik. "ada kontraknya. sudah diserahkan ke penyidik. pembelian itu dari pak wendy dan pak viktor," ujarnya.
sama seperti berkas kontrak erly, berkas kontrak hariyanto pun diverifikasi secara langsung oleh hariyanto dan kuasa hukum wendy di meja majelis hakim.
soal tunggakan pembayaran yang ditanyakan kuasa hukum wendy, hariyanto menjawab, "saat ini tidak ada tunggakan pembayaran dari pt pal," ujarnya.
cicilan ke cimb niaga. kuasa hukum wendy mengatakan pt pal mampu mencicil pinjaman ke cimb niaga dengan baik.
"tidak pernah menunggak," kata roni sianturi di depan ruang sidang kartika pengadilan tipikkor jambi, senin (13/10).
roni menyebutkan hal itu berdasarkan jawaban saksi dari cimb niaga, alexander halim, saat pihaknya bertanya kepada alexander.
"saat kami tanyakan (dalam siding) hari ini soal dasar cicilan itu lancar, dia menjawab cicilan itu dibayar tepat waktu dan tidak ada tunggakan," ujar roni seraya menambahkan bahwa cicilan tersebut berjalan dari tahun 2016 sampai 2023.
karena itu, roni menjelaskan, pt pal semasa kliennya saat itu memiliki rekam jejak baik di cimb niaga, termasuk dalam hal bi checking.
"hal itu terbukti ketika pt pal (semasa viktor gunawan) melakukan take over kredit ke bni. di bi checking tidak ada masalah, dan karena itulah pengajuan kredit pt pal disetujui oleh bni. kalau ada masalah, menunggak, dan lain-lain, pasti pengajuan kredit pt pal ke bni tidak disetujui, pasti di bi checking buruk rekam jejaknya," jelas roni.
roni mengatakan bahwa alexander juga mengetahui soal take over cicilan dari cimb niaga ke bni saat ditanya jpu. alexander, kata roni, menyebut bahwa take over cicilan itu dilunasi oleh bni. hanya saja, soal nilai take over cicilan itu, alexander mengaku tidak mengetahui.
fakta lain yang terungkap dalam sidang rabu (8/10) pekan lalu adalah soal pendirian pt pal. saksi arief rohman mengaku diberitahu bahwa, jika ada yang ingin membeli pt pal, maka dipersilakan.
dia menjelaskan, pada awal 2018, viktor gunawan menyampaikan kepada begawan kamto soal ketertarikan mengelola kelapa sawit. selanjutnya, arief mengaku mengabarkan hal itu kepada wendy.
"pak wendy bilang, kalau harganya cocok, silakan,” ujarnya.
arief menerangkan, sekira januari hingga februari 2018, dirinya mengantar viktor ke medan untuk bernegosiasi dengan wendy. "kemudian pt pal dibeli pada mei 2018," katanya.
terkait itu, kuasa hukum wendy haryanto, roni sianturi, bertanya kepada arief soal biaya pembangunan pabrik kelapa sawit pt pal.
"biaya pembangunannya sekitar rp 115 miliar,” jawab arief.
sementara kuasa hukum viktor gunawan dan rais gunawan menanyakan kepada arief terkait hubungan antara pt prosympac dengan pt pal.
"perusahaan itu bekerja sama," kata arief.
soal posisi wendy apakah berada di pt prosympac atau tidak, arief menyebut wendy tidak ada di pt prosympac.
lalu, kuasa hukum bertanya alasan arief keluar dari pt pal.
arief menjawab itu karena tidak sejalan dengan pengelolaan perusahaan oleh viktor gunawan dan begawan kamto.
"sebab mereka menggunakan mindset pengelolaan hotel, sedangkan pt pal mengelola sawit," ujarnya.
terkait modal, arief menerangkan bahwa 90 persen modal dikelola begawan kamto.
arief juga ditanya soal alasan perusahaan ingin di-take over.
"saya menawarkan ke viktor dan begawan, sebab pak wendy ingin menjual sahamnya,” jawabnya.
selanjutnya, peralihan pt pal. sebelumnya, dalam sidang eksepsi atas dakwaan, kuasa hukum wendy haryanto menilai dakwaan jaksa penuntut umum (jpu) dalam perkara korupsi kredit investasi dan modal kerja pt prosympac agro lestari (pal) salah sasaran.
mereka menyebut dakwaan tersebut mengandung error in persona karena wendy sudah tidak lagi menjadi pengurus perusahaan saat kasus terjadi.
hal itu disampaikan tim kuasa hukum wendy dari law firm nr & partners saat membacakan eksepsi di hadapan majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi jambi, kamis (12/9).
menurut nurdin sipayung, satu di antara kuasa hukum, wendy sudah tidak menjabat direktur pt pal sejak rapat umum pemegang saham (rups) luar biasa pada 12 november 2018.
dalam rups tersebut, posisi direktur utama beralih kepada victor gunawan, sementara komisaris utama dijabat bengawan kamto dan arief rochman.
“sejak perubahan pengurus itu, klien kami sudah tidak lagi memiliki kewenangan maupun tanggung jawab atas perusahaan, termasuk terkait utang dan pengajuan kredit,” kata nurdin.
ia menambahkan, kepemilikan pt pal juga telah berpindah tangan melalui akta jual beli saham dan aset perusahaan pada akhir 2018.
saham wendy sebesar 90 persen dijual kepada bengawan kamto, sementara 10 persen lainnya dijual kepada arief rochman.
dengan dasar itu, tim kuasa hukum menegaskan bahwa permohonan kredit investasi dan modal kerja ke bni dilakukan oleh pengurus baru pt pal, bukan wendy.
bahkan, menurut mereka, pihak bank sendiri mensyaratkan agar pengajuan dilakukan oleh jajaran direksi yang baru.
“dakwaan jpu tidak secara cermat menguraikan proses peralihan saham dan kepengurusan. sehingga keliru menjadikan klien kami sebagai terdakwa,” tegas nurdin.
sebagai bukti, tim kuasa hukum menyerahkan fotokopi akta jual beli saham, akta rups luar biasa, hingga dokumen pengalihan aset pt pal.
dari dokumen itu, kata nurdin, jelas bahwa wendy sudah melepaskan seluruh kepemilikan dan tanggung jawab sejak akhir 2018.
"karenanya, tidak tepat klien kami dijadikan tersangka maupun terdakwa. klien kami tidak lagi terkait dengan perkara pt pal," tutup nurdin.
fakta lainnya adalah kurangnya modal. kuasa hukum wendy haryanto, roni sianturi, menerangkan, saat kepengurusan pt pal jambi yang baru, saksi arief rohman menyebut bahwa pt pal kekurangan modal.
"arief rohman menjelaskan hal itu pada sidang hari ini (rabu, 8/10), setelah kami tanya apa yang menyebabkan perusahaan ini tidak berjalan dengan baik. menurut dia (arief), modal yang diberikan tidak ada," kata roni, rabu.
hal itulah, jelas roni, yang menyebabkan arief akhirnya keluar dari pt pal.
"menurut dia (arief), pengurus yang baru menggunakan mindset pengelolaan hotel, sedangkan pt pal mengelola sawit," ujar roni. (enn)