Partai Gelora Dorong Penguatan Sistem Trias Politica

JAKARTA,JAMBIKORAN.COM - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah, mengatakan, pihaknya akan mendorong penguatan sistem Trias Politica guna memperkuat demokrasi di Indonesia.
Dalam sistem tersebut, kata dia, tiga cabang kekuasaan yang ada, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif dapat berjalan efektif, sejalan, dan seiring, sehingga ketiganya akan sama-sama kuat karena saling mengawasi dan mengontrol atau ada check and balance.
"Trias Politica mendorong supaya kita bisa memandang berbagai persoalan secara utuh, bukan parsial agar kita tidak mengalami keterjebakan dalam berbangsa dan bernegara," kata Fahri dalam keterangan yang diterima, Sabtu (27/12).
Ia pun mengambil contoh dari cara masyarakat melihat presiden dari waktu ke waktu. Di Indonesia, menurutnya, pada ujungnya seringkali menyalahkan presiden dari zaman Orde Lama, Orde Baru, Era Reformasi, hingga kini.
Ketika Orde Lama, kata Fahri, semua orang mendewa-dewakan Presiden pertama, Soekarno atau Bung Karno.
Namun saat Bung Karno tidak lagi menjabat, sambung dia, Soekarno dicaci-maki bahkan ada upaya untuk menghilangkan jejak dalam sejarah.
Dikatakan bahwa demikian pula halnya saat Presiden Soeharto menjabat sebagai penguasa Orde Baru selama 32 tahun. Ia menilai kala itu Soeharto juga didewa-dewakan dan disanjung luar biasa dengan diberikan berbagai gelar.
"Tapi begitu Presiden Soeharto berhenti, lalu kita memaki-makinya seolah-olah tidak ada harganya dan tidak pernah ada jasanya," katanya.
Meski begitu, dia berpendapat semua pihak pada akhirnya patut bersyukur karena Presiden Prabowo Subianto telah memberikan gelar Pahlawan kepada Soeharto pada Hari Ulang Tahun Ke-80 RI pada Agustus 2025.
Selain itu, ia menambahkan situasi yang sama juga terjadi pada presiden setelahnya, seperti Presiden Ke-3, Bacharuddin Jusuf Habibie, Presiden Ke-4, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Presiden Ke-5, Megawati Soekarno Putri, Presiden Ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY, dan Presiden Ke-7, Joko Widodo alias Jokowi.
"Terutama yang memimpin agak lama. Waktu itu pernah Pak SBY diganggu, Sekarang kita masih menyaksikan bagaimana Pak Jokowi diganggu luar biasa," ungkapnya.
Padahal waktu Jokowi berkuasa, Fahri mengatakan, mantan presiden tersebut dielu-elukan luar biasa, seolah-olah tidak ada orang yang lebih baik daripada Presiden Ke-7 RI itu.
Saat menjabat sebagai anggota Dewan kala Jokowi berkuasa, dia bahkan pernah didemonstrasi masyarakat karena dianggap mengkritik Jokowi.
Padahal, dia mengungkapkan kala itu hanya menjalankan fungsi sebagai anggota legislatif, bukan membenci seorang pemimpin.

"Kemudian begitu Pak Jokowi berhenti, tiba-tiba semua orang menyerang Pak Jokowi seolah-olah tidak ada jasanya. Padahal beliau memiliki jasa juga bagi kemajuan dan pertumbuhan bangsa kita, terlepas dari kekurangan-kekurangannya," kata Fahri.
Menurutnya, kejadian tersebut akan terus berulang apabila masyarakat masih mengkultuskan atau melebih-lebihkan pemimpin yang akan datang, namun pada saat yang bersamaan bersikap kejam setelah pemimpin tersebut berhenti.
Ia pun menganggap gejala itu sebagai salah satu yang disebabkan oleh kelemahan bangsa Indonesia dalam memandang negara sebagai sebuah sistem.
Ia berpandangan dalam sebuah negara, terdapat banyak komponen, yang antara lain berupa komponen rakyat.
Dikatakan bahwa rakyat merupakan komponen yang harus terus-menerus mendidik diri supaya tidak salah pilih. Karena begitu salah pilih, yang menyesal dan marah juga masyarakat.
Karena itu, sambung Fahri, semua pihak perlu memantau dan membaca siapa yang akan
memimpin secara lebih baik, termasuk menawarkan perbaikan sistem berbangsa dan bernegara.
"Jelas dalam hal ini, Partai Gelora adalah partai yang ingin mengajak semua untuk memperbaiki sistem, termasuk yang dianggap harus kita evaluasi, " katanya menambahkan.
Dia menuturkan Partai Gelora akan membuka pintu dialog untuk berdiskusi penyempurnaan sistem politik, mekanisme penyelenggaraan pemilu, atau sistem ketatanegaraan dan lain-lainnya.
Bahkan, dirinya menilai diskusi tentang amandemen kelima untuk menyempurnakan konstitusi juga tetap harus dibuka karena dalam 30 tahun terakhir setelah amandemen I-IV, terdapat banyak masalah yang harus segera dicarikan solusi melalui perbaikan konstitusi kembali.
"Diharapkan nanti kita akan menemukan satu sistem yang lebih ideal dan lebih solid sebab sebuah sistem, terutama konstitusi dan undang-undang, itu adalah karya manusia. Dia terbuka untuk didiskusikan serta dibahas perbaikan dan penyempurnaannya ke depan," pungkasnya.