Eks Wakil Bupati Kerinci Divonis 4 Tahun

Reporter: Syamsuddin |

Editor: Finarman |

Kamis , 25 Jan 2024 - 22:38

Empat terdakwa korupsi suap gratifikasi uang ketok palu mengukuti sidang pembacaan putusan majelis hakim di Pengadilan Tipikor Jambi.--

JAMBI - Empat orang mantan anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019 sekaligus terdakwa kasus suap ketok palu RAPBD Provinsi Jambi, divonis 4 tahun penjara. Empat orang mantan DPRD ini yaitu Hasani Hamid—mantan Wakil Bupati Kerinci; Bustami Yahya, Hasim Ayub dan Nurhayati.

Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Tatap Urasima Situngkir itu beragendakan pembacaan putusan. Di Pengadilan Tipikor Jambi, Rabu 24 Januari 2024.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa perbuatan keempat terdakwa terbukti dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi.

Sebelum membacakan amar putusan, majelis hakim menyampaikan hal yang meringankan dan memberatkan hukum yang akan dijatuhkan kepada masing-masing terdakwa.

Kata Majelis Hakim hal yang meringankan hukuman terdakwa ini, pertama masing-masing terdakwa telah mengembalikan uang yang mereka terima.

Kedua, masing-masing terdakwa belum pernah dihukum, dan ketiga, masing-masing terdakwa masih mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga.

Kemudian hal yang memberatkan hukuman terdakwa salah satunya, yaitu perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menjatuhkan vonis 4 tahun penjara terhadap masing-masing terdakwa dan denda Rp 250 juta dengan ketentuan jika uang tersebut tidak bisa dibayarkan subsider 1 bulan kurungan.

Tidak hanya itu, majelis hakim juga memberikan hukuman pidana tambahan berupa pencabutan hak politik terhadap masing-masing terdakwa.

"Menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 250 juta untuk masing-masing terdakwa dengan ketentuan jika uang denda tersebut tidak bisa dibayarkan oleh terdakwa subsider 1 bulan kurungan," kata Majelis Hakim dalam amar putusannya.

Selain itu, majelis hakim secara keseluruhan menyetujui tuntutan dari Jaksa KPK, dimana dalam tuntutan jaksa KPK tersebut menyatakan bahwa para terdakwa terbukti bersalah dan melanggar pasal 12 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hal itu sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan Primer.

Setelah mendengarkan putusan dari majelis hakim, keempat terdakwa ini menyatakan bahwa mereka menerima putusan yang dijatuhkan kepada masing-masing terdakwa.

eks wakil bupati kerinci divonis 4 tahun                             jambi - empat orang mantan anggota dprd provinsi jambi periode 2014-2019 sekaligus terdakwa kasus suap ketok palu rapbd provinsi jambi, divonis 4 tahun penjara. empat orang mantan dprd ini yaitu hasani hamid—mantan  wakil bupati kerinci; bustami yahya, hasim ayub dan nurhayati.
sidang dipimpin oleh ketua majelis hakim tatap urasima situngkir itu beragendakan pembacaan putusan. di pengadilan tipikor jambi, rabu 24 januari 2024.
baca juga:ini dia cara mudah menghasilkan uang dari facebook
baca juga:gregoria mariska tunjung melaju ke babak 16 besar indonesia masters 2024
dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa perbuatan keempat terdakwa terbukti dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi.
sebelum membacakan amar putusan, majelis hakim menyampaikan hal yang meringankan dan memberatkan hukum yang akan dijatuhkan kepada masing-masing terdakwa.
kata majelis hakim hal yang meringankan hukuman terdakwa ini, pertama masing-masing terdakwa telah mengembalikan uang yang mereka terima.
kedua, masing-masing terdakwa belum pernah dihukum, dan ketiga, masing-masing terdakwa masih mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga.
kemudian hal yang memberatkan hukuman terdakwa salah satunya, yaitu perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi.
dalam amar putusannya, majelis hakim menjatuhkan vonis 4 tahun penjara terhadap masing-masing terdakwa dan denda rp 250 juta dengan ketentuan jika uang tersebut tidak bisa dibayarkan subsider 1 bulan kurungan.tidak hanya itu, majelis hakim juga memberikan hukuman pidana tambahan berupa pencabutan hak politik terhadap masing-masing terdakwa.
"menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara dan denda rp 250 juta untuk masing-masing terdakwa dengan ketentuan jika uang denda tersebut tidak bisa dibayarkan oleh terdakwa subsider 1 bulan kurungan," kata majelis hakim dalam amar putusannya.
selain itu, majelis hakim secara keseluruhan menyetujui tuntutan dari jaksa kpk, dimana dalam tuntutan jaksa kpk tersebut menyatakan bahwa para terdakwa terbukti bersalah dan melanggar pasal 12 huruf a undang-undang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
hal itu sebagaimana telah diubah dengan undang-undang republik indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhpidana  juncto pasal 65 ayat (1) kuhpidana sebagaimana dakwaan primer.
setelah mendengarkan putusan dari majelis hakim, keempat terdakwa ini menyatakan bahwa mereka menerima putusan yang dijatuhkan kepada masing-masing terdakwa.
dalam rapbd jambi tahun anggaran 2017 dan 2018, tercantum berbagai proyek pekerjaan infrastruktur dengan nilai proyek mencapai miliaran rupiah yang sebelumnya disusun oleh pemprov jambi.
untuk mendapatkan persetujuan pengesahan rapbd jambi tahun anggaran 2017 dan 2018, diduga para tersangka yang menjabat anggota dprd provinsi jambi periode 2014-2019 meminta sejumlah uang dengan istilah ketok palu pada zumi zola yang saat itu menjabat gubernur jambi.
dengan permintaan tersebut, zumi zola melalui orang kepercayaannya, paut syakarin yang berprofesi sebagai pengusaha menyiapkan dana sejumlah sekitar rp2,3 miliar.
pembagian uang ketok palu disesuaikan dengan posisi para tersangka di dprd yang besarannya dimulai rp100 juta hingga rp400 juta per anggota dprd. sedangkan mengenai teknis pemberiannya, paut syakarin diduga menyerahkan rp1,9 miliar pada effendi hatta dan zainal abidin sebagai perwakilan dari para tersangka.
besaran uang suap yang diterima hh, ar, by, ha dan nr masing-masing berkisar sebesar rp200 juta. dengan pemberian uang dimaksud, selanjutnya rapbd jambi tahun 2017 dan 2018 akhirnya disahkan.
untuk mengganti uang yang telah dikeluarkan paut syakarin yang diberikan pada para tersangka, kemudian zumi zola memberikan beberapa proyek pekerjaan di dinas pu pemprov jambi pada paut syakarin. (cr01/ira)