Prioritas Berdasarkan Lama Pengabdian

MUARATEBO – Belum lama ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tebo menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan forum guru honorer. Tepatnya, Selasa 30 Januari 2024 lalu.

RDP ini membahas prioritas pengangkatan tenaga guru dalam rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Wakil Ketua II DPRD Tebo, Syamsu Rizal menyampaikan, dalam RDP tersebut telah disepakati untuk menuntaskan sebanyak 1.222 tenaga guru honorer di Tebo untuk diangkat menjadi PPPK maksimal dalam 4 tahun ke depan.

"Di situ sudah kita sepakati untuk memprioritaskan berdasarkan lama pengabdian guru mengajar," kata Syamsu Rizal.

BACA JUGA: 87 Sekolah Masih Belajar Daring

Selanjutnya, DPRD Kabupaten Tebo bersama pemerintah daerah akan mengusulkan ke Kemenpan RB, BKN dan Komisi X DPR RI untuk memasukkan skala perioritas berdasarkan masa pengabdian untuk penerimaan PPPK tahun 2024.

Syamsu Rizal meminta, agar adanya pengoptimalan formasi penerimaan PPPK guru yang ada di Kabupaten Tebo.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Kabupaten Tebo, Haryadi mengatakan, pihaknya bakal berkirim surat ke pemerintah pusat dalam menindak lanjuti aspirasi para guru honorer.

"Kami akan laporkan ke Pak Bupati dan selanjutnya mengirim surat usulan ke pemerintah pusat untuk memprioritaskan penerimaan PPPK guru sesuai lama pengabdian. Mudah-mudahan bisa diakomodir," pungkasnya.

BACA JUGA: Antisipasi Ledakan Sampah Akibat Banjir DLH Tanjab Timur Siagakan Petugas

Sebelumnya juga, pada tahun 2023 lalu, Pemkab Tebo melaksanakan  kunjungan ke kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait dengan pelaksanaan tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), di Jakarta.

Dalam kunjungan itu, Pj Bupati Tebo, Aspan menjelaskan, di mana dari hasil tes PPPK di Kabupaten Tebo banyak nilai tertinggi mereka dari luar Kabupaten Tebo. Malah ada yang bukan berasal dari tenaga kontrak.

"Kalau ini kita akomodir, maka tenaga kontrak yang ada di Kabupaten Tebo tidak akan berkurang, ini malah akan terus bertambah. Kita kasihan dengan mereka yang sudah mengabdi beberapa lama belum terakomodir," katanya.

Hal ini pun direspon positif oleh BKN dan akan dicarikan jalan keluarnya. Besar kemungkinan meski nilai tinggi yang berasal dari luar Kabupaten Tebo belum bisa diakomodir untuk saat ini.

BACA JUGA:Kepala OPD Dilarang Keluar Daerah

"Ini mungkin langkah yang diambil di samping dari regulasi lain,” sambung Aspan.

"Yang jelas kita minta kepada BKN agar diutamakan tenaga-tenaga honorer dan putra dearah yang sudah lama mengabdi di Kabupaten Tebo," jelasnya.(wan/zen)