Anies Minta Kepada KPU Agar Kecurangan Pemilu 2024 Ditangani Serius

Reporter: Fajar |

Editor: Rizal Zebua |

Minggu , 18 Feb 2024 - 15:00

Anies Baswedan -rmol-

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) merespons permintaan capres nomor urut 1 Anies Baswedan agar laporan kecurangan dalam Pemilu 2024 ditangani serius.

Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik mengatakan Bawaslu merupakan lembaga yang diberi kewenangan atributif untuk menangani dugaan pelanggaran dalam Pemilu 2024.

Menurut dia, hal itu diatur dalam pasal 462 UU Nomor 7 Tahun 2017. Di dalamnya, KPU wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu paling lama tiga hari.

Selain itu, ada juga Pasal 475 ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang KPU wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.

BACA JUGA:Via Vallen Umumkan Kehamilan

"Bawaslu selaku lembaga yang diberi kewenangan atributif oleh UU Pemilu pasti akan menangani dugaan pelanggaran pelaksanaan aturan pemilu dalam pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara," kata Idham, dikutip dari detikcom.

Lebih lanjut, Idham mengatakan KPU telah menindaklanjuti putusan Bawaslu terkait dugaan pelanggaran Pemilu 2024. Salah satunya, melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara ulang.

"Itu sebagai bukti bahwa KPU berkomitmen melaksanakan aturan teknis pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana diatur di dalam UUPemilu," ia menuturkan.

Sebelumnya, Anies yang ditemui di FKUI Salemba mengatakan KPU harus serius menyikapi dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024. Sebab, semua laporan mengenai masalah yang terjadi di lapangan perlu ditanggapi.

"Salah satu indikasi demokrasi baik itu adalah Pemilu yang bersih, kemudian jujur. Ya kalau ada kekurangan-kekurangan harus ditindaklanjuti, harus dilakukan langkah-langkah untuk memastikan setiap suara rakyat itu terhitung dan semua aspirasi sesuai dikalkulasi ya," kata dia. (*)

anies minta kepada kpu agar kecurangan pemilu 2024 ditangani serius                            jakarta - komisi pemilihan umum (kpu) merespons permintaan capres nomor urut 1 anies baswedan agar laporan kecurangan dalam pemilu 2024 ditangani serius.
ketua divisi teknis kpu ri idham holik mengatakan bawaslu merupakan lembaga yang diberi kewenangan atributif untuk menangani dugaan pelanggaran dalam pemilu 2024.
menurut dia, hal itu diatur dalam pasal 462 uu nomor 7 tahun 2017. di dalamnya, kpu wajib menindaklanjuti putusan bawaslu paling lama tiga hari.
selain itu, ada juga pasal 475 ayat (4) uu nomor 7 tahun 2017 tentang kpu wajib menindaklanjuti putusan mahkamah konstitusi.
baca juga:psikolog berikan strategi menaklukkan kekecewaan caleg usai pemilu
baca juga:via vallen umumkan kehamilan
"bawaslu selaku lembaga yang diberi kewenangan atributif oleh uu pemilu pasti akan menangani dugaan pelanggaran pelaksanaan aturan pemilu dalam pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara," kata idham, dikutip dari detikcom.
lebih lanjut, idham mengatakan kpu telah menindaklanjuti putusan bawaslu terkait dugaan pelanggaran pemilu 2024. salah satunya, melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara ulang.
"itu sebagai bukti bahwa kpu berkomitmen melaksanakan aturan teknis pemungutan dan penghitungan suara di tps sebagaimana diatur di dalam uupemilu," ia menuturkan.
sebelumnya, anies yang ditemui di fkui salemba mengatakan kpu harus serius menyikapi dugaan kecurangan dalam pemilu 2024. sebab, semua laporan mengenai masalah yang terjadi di lapangan perlu ditanggapi.
baca juga:konser ed sheeran batal digelar di gbk
baca juga:mahfud bantah kabar yang menyebutnya hubungan dengan ganjar renggang 
"salah satu indikasi demokrasi baik itu adalah pemilu yang bersih, kemudian jujur. ya kalau ada kekurangan-kekurangan harus ditindaklanjuti, harus dilakukan langkah-langkah untuk memastikan setiap suara rakyat itu terhitung dan semua aspirasi sesuai dikalkulasi ya," kata dia. (*)

Tag

Share