Usulan Kesepakatan Gencatan Senjata di Gaza Realistis

Teheran - Petinggi kelompok perlawanan Palestina Hamas, Osama Hamdan pada Sabtu 16 Maret 2024 menyebutkan bahwa usulan kesepakatan gencatan senjata yang diajukan pihaknya merupakan tuntutan yang realistis.

Dalam negosiasi gencatan senjata, Hamas meminta perang diakhiri, pengungsi dipulangkan, serta bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi Jalur Gaza dijalankan, ucap Hamdan kepada kantor berita Sama.

Petinggi Hamas yang berbasis di Beirut, Lebanon, tersebut mengatakan, usulan pihaknya "sangat realistis" sehingga tidak pantas ditolak.

Usulan gencatan senjata tersebut, ucap dia, secara detil menjelaskan persoalan tahanan Israel, warga Palestina yang ditahan oleh Israel, dan penarikan pasukan Israel dari Jalur Gaza, ucap dia.

Hamdan mengatakan pula bahwa Hamas masih menunggu respons Israel serta Amerika Serikat, yang menjadi penyokong terbesar Israel dalam agresinya di Jalur Gaza, terkait usulan mereka.


Hamdan mengemukakan bahwa selain Israel telah gagal mencapai tujuannya dalam serangannya ke Jalur Gaza, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga tahu separah apa kerugian yang diderita militer Israel akibat agresi itu.

Hamas sebelumnya telah menyerahkan usulan kesepakatan gencatan senjata kepada pihak mediator dan Amerika Serikat. Usulan yang dibagi dalam dua tahap tersebut mencakup pertukaran tahanan Israel dengan warga Palestina yang ditahan Israel, yang 100 di antaranya dihukum seumur hidup.

Tahanan Israel yang dibebaskan pada tahap pertama akan mencakup tentara wanita serta wanita, anak-anak, dan lansia lainnya, yang akan ditukar dengan 700 hingga 1.000 warga Palestina.

Proposal tersebut juga meminta penarikan tentara Israel dari kota-kota dan kawasan padat penduduk di Gaza pada tahap pertama, serta penarikan penuh Israel dari Gaza pada tahap kedua.

Pengepungan Gaza harus diakhiri, dan pembangunan infrastruktur Gaza yang hancur akibat gempuran Israel sejak 7 Oktober 2023 harus dijalankan, lanjut tuntutan gencatan senjata tersebut.

Selain itu, kelompok perlawanan Palestina itu juga mendesak Mesir, Qatar, dan Amerika Serikat mengawasi implementasi kesepakatan gencatan senjata nantinya.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Yordania mengatakan bahwa Yordania dan Amerika Serikat (AS) pada Sabtu (16/3) membahas upaya mencapai gencatan senjata yang komprehensif dan segera di Jalur Gaza.

Pembahasan tersebut dilakukan dalam pertemuan antara Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi dan Asisten Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk Urusan Timur Dekat Barbara Leaf di Amman.

“Perlunya menghentikan perang dan bencana kemanusiaan yang diakibatkannya dan memastikan perlindungan warga sipil dan pengiriman bantuan kemanusiaan yang cukup dan berkelanjutan ke seluruh wilayah Jalur Gaza secara luas, aman, dan tanpa hambatan,” kata Menlu Yordania Ayman Safadi sebagaimana dilaporkan Anadolu, Minggu.

Israel telah melancarkan serangan militer mematikan di Jalur Gaza sejak serangan lintas batas pada 7 Oktober yang dipimpin oleh Hamas dan menewaskan 1.163 orang.

Sementara itu, lebih dari 31.500 warga Palestina yang sebagian besar perempuan dan anak-anak tewas di Gaza. Lalu sebanyak 73.546 orang lainnya terluka akibat kehancuran massal dan kekurangan kebutuhan pokok.

PBB mencatat bahwa perang Israel telah menyebabkan 85 persen penduduk Gaza terpaksa mengungsi di tengah blokade yang melumpuhkan sebagian besar makanan, air bersih dan obat-obatan. Sementara sebanyak 60 persen infrastruktur di wilayah kantong tersebut telah rusak atau hancur.

Israel dituduh melakukan genosida di Mahkamah Internasional. Keputusan sementara pada bulan Januari memerintahkan Tel Aviv untuk memastikan pasukannya tidak melakukan tindakan genosida dan menjamin bahwa bantuan kemanusiaan diberikan kepada warga sipil di Gaza. (ANTARA)