Pembahasan Aturan Terkait Ojol setelah Mei

Reporter: Antara |

Editor: Finarman |

Minggu , 14 Apr 2024 - 16:47

Wamenaker Afriansyah Noor ketika melepas para pemudik dalam gelar mudik bersama yang difasilitasi Kemnaker di Jakarta. -ANTARA/Prisca Triferna-Jambi Independent

Jakarta - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengatakan pembahasan mengenai aturan pelindungan dan jaminan sosial untuk pekerja berbasis kemitraan seperti pengemudi transportasi daring atau ojek online (ojol) akan dilakukan setelah Mei 2024.

"Dibahas setelah Mei, tidak bisa sekarang. Setelah peringatan Hari Buruh Internasional, tanggal 1 Mei, May Day," kata Wamenaker Afriansyah Noor ditemui media usai pelepasan mudik bersama pekerja di Jakarta, Kamis.

Wamenaker Afriansyah mengatakan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sudah bertemu dengan asosiasi pengemudi transportasi daring untuk memberi penjelasan mengenai proses pembahasan aturan terkait pekerja dengan basis hubungan kemitraan.

Dia memastikan pihak Kemnaker sudah menyiapkan tim untuk pembahasan aturan tersebut, sesuai dengan arahan Komisi IX DPR RI.

"Nanti kita akan pertemukan dengan aplikator," jelas Afriansyah.

Beberapa hal yang akan dibahas dalam aturan itu seperti Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan untuk mereka yang menjadi pekerja dengan hubungan kemitraan, termasuk ojol dan kurir yang menggunakan platform daring.

Aturan THR untuk pekerja saat ini tidak berlaku untuk mereka yang memiliki hubungan kemitraan, seperti yang ditegaskan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI pada Selasa lalu (26 Maret 2024).

Ketentuan mengenai pemberian THR berada di Peraturan Menaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, berlaku untuk pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

BACA JUGA:Mahfud: Terserah Hakim

Mengenai kapan aturan itu akan dikeluarkan, Menaker Ida mengatakan tidak akan terealisasi pada tahun ini.

Sementara itu, THR bagi pekerja transportasi daring untuk tahun ini hanya bersifat imbauan dengan jenis dan mekanismenya diserahkan kepada masing-masing perusahaan aplikasi. (ANTARA)

pembahasan aturan terkait ojol setelah mei                            jakarta - wakil menteri ketenagakerjaan (wamenaker) afriansyah noor mengatakan pembahasan mengenai aturan pelindungan dan jaminan sosial untuk pekerja berbasis kemitraan seperti pengemudi transportasi daring atau ojek online (ojol) akan dilakukan setelah mei 2024.
"dibahas setelah mei, tidak bisa sekarang. setelah peringatan hari buruh internasional, tanggal 1 mei, may day," kata wamenaker afriansyah noor ditemui media usai pelepasan mudik bersama pekerja di jakarta, kamis.
wamenaker afriansyah mengatakan kementerian ketenagakerjaan (kemnaker) sudah bertemu dengan asosiasi pengemudi transportasi daring untuk memberi penjelasan mengenai proses pembahasan aturan terkait pekerja dengan basis hubungan kemitraan.
dia memastikan pihak kemnaker sudah menyiapkan tim untuk pembahasan aturan tersebut, sesuai dengan arahan komisi ix dpr ri.
baca juga:ketua mpr ingatkan pentingnya wawasan kebangsaan di era digital 
baca juga:kasn: 264 asn terbukti langgar netralitas di pemilu 2024
"nanti kita akan pertemukan dengan aplikator," jelas afriansyah.
beberapa hal yang akan dibahas dalam aturan itu seperti tunjangan hari raya (thr) keagamaan untuk mereka yang menjadi pekerja dengan hubungan kemitraan, termasuk ojol dan kurir yang menggunakan platform daring.
aturan thr untuk pekerja saat ini tidak berlaku untuk mereka yang memiliki hubungan kemitraan, seperti yang ditegaskan oleh menteri ketenagakerjaan (menaker) ida fauziyah dalam rapat kerja dengan komisi ix dpr ri pada selasa lalu (26 maret 2024).
ketentuan mengenai pemberian thr berada di peraturan menaker nomor 6 tahun 2016 tentang tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja/buruh di perusahaan, berlaku untuk pekerja dengan status perjanjian kerja waktu tertentu (pkwt) dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (pkwtt).
baca juga:mahfud: terserah hakim
baca juga:hutama karya tambah ruas tol diskon 20 persen
mengenai kapan aturan itu akan dikeluarkan, menaker ida mengatakan tidak akan terealisasi pada tahun ini.
sementara itu, thr bagi pekerja transportasi daring untuk tahun ini hanya bersifat imbauan dengan jenis dan mekanismenya diserahkan kepada masing-masing perusahaan aplikasi. (antara)

Tag

Share