JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan akan melakukan investigasi faktor pemicu melemahnya Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia.
Berdasarkan data S&P Global, PMI manufaktur Indonesia pada Juli 2024 terkontraksi 1,4 poin secara bulanan (month-to-month/mtm) menjadi 49,3 dari 50,9 pada Juni.
“Kami akan melakukan investigasi pada sisi permintaan,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Jumat, 2 Agustus 2024.
Dia menyebut permintaan produk manufaktur dalam negeri menunjukkan tren penurunan, terutama barang konsumsi. Menurunnya permintaan itu bisa disebabkan oleh tren pelemahan secara musiman atau adanya kompetisi dengan produk-produk impor.
BACA JUGA:Indonesia-Mesir Sepakati Perdagangan Bebas
BACA JUGA:Menhub Sebut Bandara IKN Bisa Layani Penerbangan Internasional ke Eropa
Secara umum, tren ekspor di berbagai negara juga mengalami pelemahan. Namun, Menkeu optimistis ekspor Indonesia masih memiliki harapan.
“Masih ada harapan terhadap India dari barang bukan manufaktur. Manufaktur itu diukur dari barang seperti tekstil alas kaki, sehingga tidak mencerminkan banyak manufaktur di Indonesia. Misalnya, hilirisasi dan minyak kelapa sawit (CPO) masih belum terhitung,” jelas dia.
Harapan lainnya datang dari sisi indeks kepercayaan bisnis. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan kepercayaan dunia bisnis pada Juli mengalami level tertinggi sejak Februari, artinya terdapat suatu optimisme yang masih bisa dieksplorasi.
“Bahwa volume penjualan mereka produksinya akan meningkat seiring dengan kondisi pasar yang tahun depan menguat. Itu memberikan harapan, sehingga kita harap koreksi PMI ini sifatnya sementara,” tuturnya.
BACA JUGA:DKPP Periksa Eks Ketua Bawaslu Pasaman, Terkait Dugaan Pelanggaran Etik
BACA JUGA:Pansus PBNU Undang Sekjen PKB
Menkeu memastikan akan mengambil langkah korektif untuk mendongkrak kembali PMI manufaktur Indonesia. Dari sisi fiskal, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mendorong sektor manufaktur menjadi salah satu prioritas guna meningkatkan daya tahan eksternal, misalnya dengan memberikan insentif perpajakan.
Dia juga akan memperkuat sinergi lintas kementerian/lembaga, seperti Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) untuk mengatur regulasi, Bank Indonesia (BI) untuk insentif likuiditas, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mendorong dari sisi sektor keuangan.
“Meski PMI mengalami koreksi di bawah 50, kami waspadai dan lihat datanya. Kemudian, kami akan merumuskan kebijakan supaya masa kontraksi tidak lama,'" katanya.