“Tahun ini, memang ada penurunan Pagu Dana Desa di Provinsi Jambi,” katanya.
BACA JUGA:Satgas TMMD Optimalkan Pembangunan Bak Tampung Air di Maluku Utara
BACA JUGA:Rp5,7 Triliun Uang Negara Diselamatkan dari Mafia Tanah
Yang jelas, lanjut Burhani, realisasi dana desa tahun berjalan tidak maksimal. Hal ini sangat disayangkan, mengingat dana desa sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
Termasuk BLT Desa, yang diambil dari 25 persen total dana desa, tidak bisa diserahkan ke masyarakat.
“Kami sudah turun ke daerah, dan sudah berkoordinasi dengan Pj Bupati setempat, tapi ternyata persoalannya internal mereka belum bisa teratasi,” katanya.
Sementara itu, Sekda Provinsi Jambi, Sudirman mengatakan hal ini menjadi akan dikawal kembali oleh Pemprov Jambi. Desa, menjadi kewenangan oleh bupati setempat.
BACA JUGA:OIKN Siapkan Istana Garuda-Istana Negara Untuk Sidang Kabinet di IKN
BACA JUGA:Geliat Pembangunan IKN Sambut HUT Ke-79 RI
Namun, jika persoalannya tidak bisa diselesaikan oleh daerah, maka Pemprov akan melakukan langkah-langkah.
“Karena itu kami akan ingatkan lagi Pj Bupati dan akan kami kirimkan surat. Kami akan ingatkan lagi, agar lebih aktif lagi nanti. Karena dana desa ini diperuntukan bagi masyarakat. Harus diselesaikan dulu, supaya Kades sama BPD ini bisa akur. Jangan sampai masyarakat dirugikan hanya karena konflik internal,” katanya.
Disebutkan, akibat tiga desa ini, akan berpengaruh terhadap DD tahu depan, Sekda mengatakan pasti ada imbasnya.
“Yang jelas tahun ini hangus untuk tiga desa itu,” katanya.
BACA JUGA:Yakin Indonesia Bisa Antisipasi Krisis Pangan
BACA JUGA:Pansus PBNU: Sekjen PKB Tidak Mengonfirmasikan Kehadiran
Berdasarkan informasi yang diterima, tiga desa yang gagal salur itu, Desa Air Mumu dan Desa Semerah di Kabupaten Kerinci. Kemudian Desa Pulau Buayo di Kabupaten Sarolangun. (enn/zen)