JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan pentingnya menghilangkan politik uang guna membantu Indonesia mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs) pada 2030.
"Menghilangkan politik biaya tinggi merupakan pekerjaan rumah yang sangat penting karena pada akhirnya akan membuat langkah Indonesia mencapai target SDGs pada tahun 2030 bisa terealisasi," kata Bamsoet, sapaan karibnya, dalam keterangan diterima di Jakarta, Rabu (11/9).
Dia mengatakan hal itu saat membuka Forum Diskusi Aktual Berbangsa dan Bernegara "Akselerasi Pelaksanaan SDG’s Guna Mengurangi Ketimpangan Ekonomi" di Jakarta.
"Hasil penelitian Prof Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan bahwa sebanyak 33 persen (63,5 juta pemilih) atau 1 dari 3 pemilih pada Pemilu 2014 dan 2019 menerima politik uang," ucapnya.
BACA JUGA:Ridho Ramadhan, Mahasiswa Unja Ikuti Peksiminas Ekspresikan Keresahan Lewat Puisi
BACA JUGA:Penumpang Gagal Berangkat
Dia menyebut maraknya politik uang membuat politik menjadi berbiaya tinggi sehingga para kepala daerah, anggota legislatif, hingga eksekutif, bisa terjebak dalam pusaran korupsi untuk mengembalikan biaya politik saat kampanye.
"Korupsi merupakan salah satu hambatan terbesar tercapainya berbagai program SDGs. Sebagaimana kajian Economic and Social Council Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), bahwa korupsi yang terjadi di dunia telah menggerogoti 5 persen dari produk domestik bruto global," ujarnya.
Di samping itu, dia menyebut, tantangan Indonesia mencapai SDGs masih banyak, salah satunya kemiskinan yang mencapai 9,03 persen atau 25,22 juta jiwa berdasarkan data BPS per Maret 2024.
Kondisi tersebut, kata dia, membuat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di setiap provinsi juga mengalami ketimpangan. Misalnya, skor IPM Provinsi Jakarta 82,46, sedangkan Provinsi Papua 62,25.
BACA JUGA:Wujudkan Desa Religius, SAH Dorong Pembangunan Fasilitas Keagamaan di Pedesaan
BACA JUGA:Bupati Fadhil Serasi Kenakan Tenun Songket Bunga Bulian Bersama Ketua Dekranasda Zulva Fadhil
"Atau yang lebih dramatis, ketika pertumbuhan ekonomi tahun 2023 Provinsi Maluku Utara mencapai 20,49 persen, berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat yang hanya mencapai 1,80 persen," katanya.
Dia menekankan SDGs menegakkan prinsip inklusivitas yang merangkul semua kalangan dan semua pihak terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan serta keadilan subtansial.
"Di mana kebijakan dan program pembangunan mampu menjawab persoalan-persoalan yang mengemuka," katanya.
Dia menambahkan gagasan SDG’s menegaskan pula bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus memiliki orientasi dan visi masa depan karena hasil pembangunan tidak hanya untuk dinikmati generasi saat ini, melainkan juga untuk diwariskan kepada anak cucu di masa depan. (ANTARA)