JAMBI - Tiga pimpinan DPRD Provinsi Jambi resmi dilantik setelah hampir sebulan dipimpin oleh dua pimpinan sementara. Pelantikan ini terjadi setelah diterbitkannya SK dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI yang tertanggal 19 Oktober 2024.
Ketiga pimpinan yang dilantik adalah M Hafiz Fattah dari Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai Ketua DPRD, Ivan Wirata dari Partai Golkar sebagai Wakil Ketua I, dan Faizal Riza dari Partai Gerindra sebagai Wakil Ketua II. Sementara itu, kursi Wakil Ketua yang diperuntukkan bagi PDI Perjuangan masih menunggu pelantikan yang akan dilaksanakan secara terpisah dalam waktu dekat.
BACA JUGA:Pjs Bupati Batanghari Hadiri Rapat Paripurna Sumpah Jabatan Pimpinan DPRD
BACA JUGA:DPRD Sarolangun Gelar Paripurna Istimewa HUT Kabupaten Sarolangun
Prosesi pengucapan sumpah dan janji pimpinan DPRD Provinsi Jambi periode 2024-2029 dipandu oleh Wakil Ketua Sementara DPRD Provinsi Jambi, Nazlan.
Usai peanlantikan, M Hafiz mengatakan, pelantikan ini menjadi langkah awal bagi 55 anggota DPRD Provinsi Jambi untuk melaksanakan tugas kedepan. Dalam waktu dekat dewan akan menyiapkan agenda khusus dengan memanggil pimpinan fraksi untuk bersama-sama menyepakati agenda-agenda dewan kedepan.
“Yang paling dekat pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD). Bisa langsung, bisa satu dua hari ini,” ujarnya.
Setelah AKD terbentuk, Hafiz meminta komisi untuk langsung bekerja dengan mitra (pemerintahan) sesuai dengan bidang masing-masing.
“Pertama kita akan menginventarisir masalah-masalah, baru kita lanjutkan pembahasan anggaran 2025,” akunya.
Yang jelas, kata Hafiz, DPRD Provinsi Jambi terus melaksanakan fungsi, khususnya pengawasan dan penganggaran.
“Kita akan buat DPRD Jambi ini menjadi rumah besar yang terbuka untuk menampung aspirasi masyarakat,” ujarnya.
BACA JUGA:AHM Edukasi Teknologi Sepeda Motor Listrik, Dukung Generasi Cerdas di SMK
BACA JUGA:Polda Jambi Proses 1 Tersangka Perjudian Jaringan Helen
DPRD, kata Hafiz, siap bersinergi dengan pemprov Jambi, apalagi banyak “PR” yang harus dikerjakan kedepan. Banyak PR yang harus dikerjakan, mulai dari infrastruktur, pelayanan publik, kesehatan, konflik Iahan hingga lapangan kerja.
“Serta masalah angkutan batu bara dan Penambangan Emas Iilegal,” pungkasnya. (enn/ira)