Sri Purwaningsih juga menggarisbawahi pentingnya komitmen bersama dalam menyelesaikan masalah ini.
BACA JUGA:2 Korban Meninggal Dunia, Kecelakaan Maut Di Tol Bayung Lencir-Tempino
BACA JUGA: Disnaker Segera Panggil PT PHL, Buntut TKA Berlaku Kasar ke Warga
"Penyelenggara pemerintahan, khususnya para kepala dinas, harus memastikan kebijakan yang diambil benar-benar berorientasi pada pencegahan dan penanganan yang efektif terhadap TPPO. Kita harus memastikan bahwa semua program dan kegiatan tim gugus tugas ini berorientasi pada kinerja yang optimal," tambahnya.
Dalam laporan yang disampaikan, diketahui bahwa pendanaan kegiatan ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Pelayanan Perlindungan Perempuan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Anggaran tersebut dituangkan dalam DPA DPMPPA Kota Jambi Tahun 2024 untuk mendukung program pencegahan dan penanganan TPPO di daerah.
Sebagai langkah tindak lanjut, Tim Gugus Tugas TPPO Kota Jambi berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi antar lembaga dan memastikan agar kasus TPPO yang terjadi dapat segera ditangani dan diselesaikan dengan baik.
BACA JUGA:KPU Kabupaten Bungo Catat Ratusan Pemilih Pindah Pilih
BACA JUGA:SAH Nyatakan Fokus Prabowo Ingin Tuntaskan Desa Tertinggal
Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kota Jambi dalam memperkuat komitmen untuk mengatasi masalah TPPO di kota Jambi.
Sinergitas antara pemerintah, lembaga kemasyarakatan, serta masyarakat luas diharapkan dapat membawa perubahan yang signifikan dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta penanganan kasus perdagangan orang di Kota Jambi.
Dengan adanya koordinasi yang lebih baik, diharapkan kasus-kasus TPPO yang telah teridentifikasi dapat segera diselesaikan, dan ke depannya tidak akan ada lagi kasus serupa yang muncul. (*)